Fraksi PKS DPRD Riau Minta APBD 2004 Diaudit Investigasi

Pekanbaru - Fraksi PKS DPRD Riau meminta BPK melakukan audit investigasi atas LPJ Gubernur Riau, Rusli Zainal, dalam APBD Tahun 2004. Alasannya, agar tercipta transparansipenggunaan dana publik."Dari hasil konsultasi itu menyebutkan, bahwa BPK sifatnya hanya memberikangambaran seara umum hasil audit mereka. Sedangkan selanjutnya, semua hasil audit itu diserahkan pihak DPRD Riau untuk menilainya."Ketua FPKS DPRD Riau, Nurdin mengungkapkan hal itu saat ditemui detikcom, di Gedung DPRD Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru. Menurut Nurdin, awal bulan ini DPRD Riau secara resmi melakukan konsultasi ke BPK Wilayah I Medan terkait adaya 18 item dalam APBD Riau tahun 2004 yang dianggap dananya tidak jelas. Fraksi PKS menilai ada Rp 737 miliar dana APBD Riau yang tidak jelas.Pihak BPK Medan, kata Nurdin, pada prinsipnya menyetujui untuk dilakukan auditinvestigasi lebih mendalam. Namun hal itu harus mendapat persetujuan resmi dari DPRD Riau. Artinya, permohonan untuk melakukan audit investigasi itu tidak akan dilayani jika hanya persetujuan dari fraksi di DPRD Riau. "Makanya kita akan terus membahas masalah tersebut," tegasnya. Ia mengakui untuk mendapat persetujuan semua anggota dewan tidak mudah. Sebab, di dalamnya terdiri dari berbagai fraksi. "Kalau fraksi kita sangat mendukung langkah untuk dilakukan audit investigasi sebab dari sana nantinya akan diketahui ada atau tidakya tindak pidana korupsi," kata Nurdin.Apa yang diragukan FPKS itu mungkin ada benarnya. Sebab, dari 55 anggota dewan,16 orang di antaranya merupakan anggota Fraksi Partai Golkar. Apalagi sebelumnya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Riau mengancam akan me-recall anggota FPG yang tidak mendukung misi partai.Ancaman dari petinggi partai di Golkar Riau itu, membuat ketakutan bagi anggotaFraksi Golkar di DPRD Riau untuk dicopot dari jabatannya sebagai aggota dewan. Apa lagi, Ketua DPD Golkar Provinsi Riau kini pangku Rusli Zainal yang menjabat sebagai Guberur Riau. (ton/)