Tutup Rapim TNI, Panglima Prioritaskan KKSB Papua hingga Pemilu 2019

Ibnu Hariyanto - detikNews
Kamis, 31 Jan 2019 13:41 WIB
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memberi keterangan pers usai penutupan rapim TNI (Foto: Ibnu Hariyanto/detikcom)
Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menutup secara resmi Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2019. Ada tiga poin utama yang dibahas dalam rapim.

"Kami sampaikan bahwa dalam rapim tantangan tahun 2019 di antaranya adalah terkait gangguan keamanan di Papua menjadi prioritas, kita melaksanakan operasi gakkum (penegakan hukum) di wilayah Papua. Yang kedua adalah rawan bencana dan yang ketiga adalah mensukseskan pemilu tahun 2019," kata Hadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019).


Hadi memerintahkan kepada seluruh Panglima Komando Utama (Pangkotama) untuk menyiapkan alutsista dan sumber daya manusia untuk menangani gangguan kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB). Langkah ini untuk antisipasi jika ancaman KKSB berlangsung dalam waktu panjang.

"Saya perintahkan kepada seluruh pangkotama untuk menyiapkan alutsista personel dengan asumsi trouble spot yang akan kita proyeksikan. Karena apa? Karana karakteristik ancaman sekarang sudah berubah yaitu dari yang biasa, tiba-tiba loncat menjadi sangat eskalatif mix dan dalam tempo yang lama. Sehingga kesiapan-kesiapan alutsista (dan) sumber daya manusia semuanya harus siap," ujar dia.


Sementara untuk menghadapi ancaman rawan bencana, TNI akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). TNI juga akan mengembangkan kemampuan pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana.

Hadi menambahkan, untuk mencapai kelancaran gelaran Pemilu 2019, TNI akan terus berkoordinasi dengan Polri. Sinergi TNI-Polri akan menangkal ancaman gangguan pemilu dari dalam dan luar negeri.

"Yang paling penting kita akan terus melaksanakan sinergi dengan Polri dalam rangka mensukseskan pemilu legislatif dan Pilpres tahun 2019. Soliditas dan sinergi tetap kita jaga agar tujuan dari pesta demokrasi tahun 2019 ini tercapai dengan aman dan sukses tanpa adanya gangguan dari dalam maupun dari luar," kata Hadi.


Di luar tiga poin utama itu, Rapim TNI juga membahas upaya agar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hadi menambahkan, dalam rapim juga dibahas percepatan minimun essence of force pada Renstra kedua yang saat ini masih 62,8 persen menjadi 72-75 persen.

Rapim ini dimulai sejak Selasa (29/1) lalu di Istana Negara. Dalam rapim hari pertama itu, dibahas soal pemilu dan pembangunan nasional. Presiden Joko Widodo dalam pembekalannya mengingatkan TNI-Polri untuk menjaga netralitas di Pemilu 2019. (jbr/idh)