DetikNews
Rabu 30 Januari 2019, 19:16 WIB

Sidang Suap Limbah Sawit

Kunker Wakil Rakyat DPRD Kalteng ke Jakarta Bertabur 'Uang Saku'

Faiq Hidayat - detikNews
Kunker Wakil Rakyat DPRD Kalteng ke Jakarta Bertabur Uang Saku Ilustrasi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Jaksa KPK kembali mengungkap adanya 'uang saku' saat Komisi B DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka pengawasan terhadap perusahaan yang diduga mencemari lingkungan. Ternyata 'uang saku' itu diterima tidak hanya untuk wakil rakyat, tetapi semua yang mengikuti kunker tersebut.

Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Pemprov Kalteng Eko Mapilata, yang ikut dalam kunker itu, mengaku menerima Rp 1 juta. Uang itu disebut Eko berasal dari PT Binasawit Abadi Pratama (BAP), perusahaan yang diduga mencemari lingkungan karena perkebunan sawit di Kalteng.

"Memang secara tidak langsung, saya dapat uang dari teman saya. Saya saat itu nggak tahu nominalnya, tapi tahu nominal pas di hotel, Rp 1 juta," ucap Eko saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019).


"Dijelaskan ini uang saku untuk rapat," imbuh Eko.

Sedangkan untuk penginapan, Eko mengaku sudah mendapatkan uang perjalanan dinas. Selain Eko, tim ahli Komisi B DPRD Kalteng bernama Nicko Haryadi juga mengaku mendapatkan 'uang saku' itu meski jumlahnya lebih sedikit.

"Seingat saya Rp 500 ribu, dikasih Pak Punding (Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding Ladewiq H Bangkan). Dikasih (dalam) perjalanan saat menuju tempat makan, amplop berisi uang," kata Nicko.


Selain itu, jaksa mengungkap adanya pemberian uang dari PT BAP langsung kepada para anggota DPRD Kalteng. Septiadi, yang merupakan karyawan PT BAP, mengaku diperintah atasannya, Teguh Dudy Syamsuri, selaku Department Head Document and Lisense Perkebunan Sinar Mas Wilayah Kalteng, untuk menyerahkan uang itu.

Septiadi mengaku memang mendampingi rombongan wakil rakyat itu saat kunker ke kantornya. Dia sudah menyiapkan Rp 28,5 juta untuk menyewa mobil dan akomodasi.

"Ada pengecekan ke lapangan. Awal mula di ruang rapat disampaikan perkenalan, problem perusahaan, profil, lalu makan siang. Setelah makan siang, istirahat secara bersama-sama ke lokasi sebelah utara," kata Septiadi, yang juga dihadirkan sebagai saksi.


Singkat cerita, Septiadi menyerahkan uang Rp 17,5 juta kepada Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton di salah satu restoran hotel di Kalteng. Dalam penyerahan uang tersebut, Borak ditemani anggota Komisi B DPRD Kalteng Edy Rosada dan Arisavanah.

"Ya (duit) dalam map. Ini dana akomodasi dari Pak Dudy. Langsung diterima (Pak Borak)," tuturnya.

Namun uang itu, menurutnya, sempat dikembalikan Borak. Dia sempat menolak, tetapi pada akhirnya menerima kembali uang itu.


"Ini dana saya kembalikan. Jangan berpikir ketika anggota Dewan kunjungan ada seperti ini. Saya sopan, saya bilang mohon diterima, saya seolah-olah tidak menjalankan perintah bos saya. Kamu bawa kembali kata Pak Borak, akhirnya saya bawa kembali," kata Septiadi.

Dalam dakwaan, Managing Director PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) Edy Saputra Suradja memberikan uang suap Rp 240 juta kepada empat anggota DPRD Kalteng. Suap diberikan agar DPRD Kalteng tidak melakukan rapat dengar pendapat terkait dugaan pencemaran limbah di Danau Sembuluh.

Empat anggota DPRD tersebut adalah Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding Ladewiq H Bangkan, serta anggota Komisi B DPRD Kalteng Edy Rosada dan Arisavanah. Uang itu untuk masing-masing anggota Komisi B DPRD Kalteng Rp 20 juta.
(fai/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed