Tokoh Masyarakat dan Pejabat Bali Minta Otonomi Khusus

Tokoh Masyarakat dan Pejabat Bali Minta Otonomi Khusus

- detikNews
Selasa, 13 Sep 2005 15:35 WIB
Denpasar - Setelah Aceh dan Papua diberi otonomi khusus, giliran Pulau Dewata Bali meminta hal yang sama. Hari ini, Selasa (13/9/2005) sejumlah tokoh dan pejabat Bali meminta agar Bali diberi otonomi khusus. Permintaan tersebut tercetus dan menjadi pembahasan serius dalam lokakarya berjudul 'Mencari Format Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang Berkeadilan' di Kantor DPRD Bali, Jalan DR Kusumaatmaja, Denpasar, Bali, Selasa (13/9/2005).Hadir dalam acara tersebut, puluhan tokoh masyarakat dan pejabat Bali. Antara lain Kapolda Bali Irjen Pol Made Mangku Pastika, anggota DPR-RI asal Bali, anggota DPD asal Bali, Wakil Gubernur Bali Alit Kusuma Kelakan, Ketua DPRD Bali Ida Bagus Putu Wesnawa, Ketua DPD PDIP Bali Cokorda Ratnadi, Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Ketua DPD Golkar Bali, sejumlah Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan DPRD se Bali, KPUD, LSM dan tokoh masyarakat.Hadir sebagai pembicara dalam lokakarya yang diadakan oleh DPD PDIP Bali ini, mantan Mendagri Ryaas Rasyid, Ketua PHRI Cok Oka Sukawati dan Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Oka Mahendra. Kapolda Bali Irjen Pol Made Mangku Pastika mengatakan, permintaan agar Bali diberi otonomi khusus setelah melihat kekhususan Bali yang begitu banyak, sehingga perlu ada perlakuan berbeda, khususnya di bidang anggaran. "Barangkali ada dana yang bisa dikelola pemerintah daerah secara khusus. Itu yang kita harapkan," ujar mantan Kapolda Papua ini.Lebih lanjut, Made Mangku menjelaskan pengelolaan keamanan Bali bisa dijadikan bargaining power bagi Bali untuk memperjuangkan otonomi khusus, sehingga memperolah hasil yang lebih baik dan adil.Sementara Ketua DPD PDIP Bali Cokorda Ratnadi mengatakan alasan utama agar Bali diberi otonomi khusus karena adanya ketidakadilan. Penghasilan Bali yang mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya, yang sebagian besar tergantung dari pariwisata dan disumbangkan ke Pemerintah Pusat tidak disertai dengan bagi hasil yang cukup untuk Pemerintah Daerah Bali. "Untuk itu kami mendesak para tokoh untuk segera membentuk tim untuk membahas dan membuat dan memperjuangan otonomi khusus bagi Bali," ungkapnya. (jon/)


Berita Terkait