JK Pastikan RI akan Cegah Petisi Separatis Papua Barat ke PBB

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan pemerintah akan mencegah segala bentuk gerakan separatis di wilayah NKRI, termasuk petisi menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Separatis di NKRI akan dicegah melalui jalur diplomat atau senjata.

"Siapa yang mau mengambil langkah-langkah seperti separatis itu ya dicegah. Apa dicegah (dengan jalur diplomatis) kalau masih dengan cara-cara yang diplomatis. Tapi kalau sudah menggunakan senjata, ya, dibalas dengan senjata," ujar JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).

Baca juga: Separatis Papua Barat Serahkan Petisi, Istana: PBB Pasti Hormati RI

Menurut JK, tidak ada cara lain untuk mencegah kelompok separatis, selain melalui jalur diplomasi atau perang dengan senjata.

"Itu juga negara apa pun begitu. Negara apa pun yang mau merdeka, ya, selalu melalui (jalur diplomasi atau perang senjata). Apa dialog kalau tidak dicapai ya melalui senjata," katanya.

Pemerintah pun tidak tinggal diam dengan petisi separatis Papua Barat yang dikirim ke PBB. Hal ini karena wilayah NKRI sudah bersepakat untuk bersatu.

"Termasuk Papua, termasuk Aceh, Sumatera, Sulawesi, itu kita merdeka sama-sama bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," imbuhnya.

JK mengungkapkan, dalam praktiknya, TNI memang sudah dilibatkan untuk terjun langsung menangani gerakan separatis atau kelompok kriminal bersenjata di Papua. Separatis di Papua, dikatakan JK, bukan lagi kriminal biasa.

"Kalau kita lihat kemarin lagi (penyerangan pekerja jembatan Trans Papua), yang tewas kan prajurit TNI. Jadi memang tentara ditugaskan di wilayah itu karena ini memang bukan kriminal biasa, ini separatis. Jadi kalau separatis itu tentara boleh masuk," jelasnya.

Baca juga: Kenapa Egianus Kogoya Pimpinan KKB Papua 'Licin' Ditangkap?

Petisi menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat dibawa oleh kelompok separatis The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Mereka mengklaim petisi itu telah ditandatangani oleh sekitar 1,8 juta orang.

Petisi itu diserahkan ULMWP kepada Ketua Dewan HAM PBB Michelle Bachelet. (nvl/idh)