DetikNews
Selasa 29 Januari 2019, 05:31 WIB

Ketimpangan 'Singapura vs Bangladesh' Ada di Jakarta

Noval Dhwinuari Antony, Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Ketimpangan Singapura vs Bangladesh Ada di Jakarta Foto: Wapres JK bersama Gubernur DKI Anies Baswedan saat berada di helikopter meninjau sejumlah titik kemacetan di DKI. (Dok. Setwapres)
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyinggung ketimpangan di Ibu Kota saat meninjau sejumlah titik kemacetan bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan helikopter. JK melihat terdapat ketimpangan salah satunya di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

JK melihat kumuhnya Jakarta khususnya di belakang Jalan MH Thamrin dan kawasan Tanjung Priok. Dia menyebut ketimpangan tersebut seperti 'Singapura vs Bangladesh'.

"Kalau kita lewat Jalan Thamrin (dari helikopter) ini tidak beda dengan Singapura. Begitu ke belakang Jalan Thamrin, atau ke Tanjung Priok itu sama dengan daerah atau kota-kota lain kayak Kalkuta, Bangladesh, kayak Manila, atau ya kumuhlah," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).

Potret kemacetan DKI dari udara.Potret kemacetan DKI dari udara. Foto: Dok. Setpres.


JK awalnya hanya memantau titik kemacetan di Jakarta. Dia JK mengaku heran dengan kumuhnya Jakarta.

"Kita (naik helikopter) ingin sama-sama untuk melihat di mana daerah macet. Kita bukannya hanya soal kemacetan, kenapa kumuh Jakarta ini? Bagaimana cara dia tidak kumuh? Taruhannya harus ke atas semuanya (pembangunan)," ujarnya.




Anies sendiri tak membantah apa yang dilihat JK. Menurut Anies, apa yang disampaikan JK itu bukan kritik, melainkan fakta.

Nggak, itu bukan kritik, tapi itu fakta. Itu Pak JK mengatakan itu contoh. Ketika tata ruang dirancang dengan benar, private sector juga akan bergerak membangun di situ dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak membuat perencanaan tata ruang yang benar, ya tidak akan ada pergerakan perekonomian," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (28/1).

Anies lalu menyinggung soal aturan tata ruang di DKI. Di Ibu Kota, sambung Anies, pembangunan apartemen harus dilakukan di atas tanah seluas 4.000 meter persegi.



"Kalau teman-teman lihat apartemen, apartemennya upscale. Karena aturannya harus tanahnya 4.000 meter. Kalau 4.000 meter di Jakarta yang bisa bangun 4.000 meter yang mana? Yang besar, efeknya dibangun di tempat-tempat yang strategis pula," sebut Anies.

Mantan Mendikbud itu menilai perencanaan tata ruang di DKI belum dilakukan dengan benar. Hal tersebut berimbas terhadap timbulnya ketimpangan.

"Jadi faktanya bahwa kita selama ini tidak merencanakan tata ruang dengan serius dengan target yang jelas. Efeknya ada ketimpangan," sebutnya.


Saksikan juga video 'Fahri Hamzah Sebut Negara Punah Berawal dari Ketimpangan':

[Gambas:Video 20detik]


(zak/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed