Korban Banjir Bahorok Tagih Biaya Rehabilitasi Rp 50 M

Jakarta - Empat orang perwakilan masyarakat korban banjir bandang dari Bohorok, Sumatera Utara datang ke Jakarta. Mereka akan menagih janji pemerintah pada tahun 2003 untuk merehabilitasi wilayah kawasan ekowisata Bukit Lawang yang dijanjikan Menko Kesra waktu itu."Satu tahun setelah bencana, pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp 25 miliar kepada Bupati Langkat untuk pembangunan fisik. Tapi sampai saat ini, setelah hampir dua tahun bencana berlalu, kelanjutan penanganan bencana ini semakin tidak diperhatikan pemerintah," ujar Daliman (41) salah seorang korban dalam siaran pers yang diterima detikcom, Selasa (13/9/2005).Masyarakat menilai, proyek rehabilitasi yang dijalankan tidak bersifat transparan dan terkesan asal jadi. Pemerintah pusat tidak melakukan pengawasan dan monitoring yang ketat. Pada saat yang sama, kondisi di tempat-tempat pengungsian masih sangat memprihatinkan. "Lingkungannya sangat tidak sehat. Banyak penyakit timbul. Selain itu, tinggal di pengungsian juga mempengaruhi kondisi mental dan psikologis masyarakat. Belum lagi, selalu ada ancaman banjir susulan," lanjut Daliman. Rencananya, korban banjir bandang yang didampingi oleh Walhi itu akan mendatangi beberapa instansi pemerintah untuk mendesak agar segera diambil langkah-langkah konkrit dalam penanganan pasca bencana meliputi janji pembiayaan pembangunan kembali sebesar Rp 50 miliar, pemulihan ekosistem dan kehidupan wisata yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat setempat. Bencana banjir bandang Bahorok terjadi pada tanggal 2 November 2003 dan menelan korban sebanyak 253 jiwa, 83 orang lainnya dinyatakan hilang, dan menyapu bersih semua fasilitas wisata dan fasilitas umum seperti sekolah, kantor desa, jaringan telepon, jalan raya, dan sebagainya. Bencana yang ditetapkan sebagai bencana nasional tersebut hingga sekarang belum selesai penanganannya. (ddn/)