detikNews
Sabtu 26 Januari 2019, 14:50 WIB

Anggota DPR Kritik Kemendagri soal Wacana Kepala Daerah Naik Gaji

Tsarina Maharani - detikNews
Anggota DPR Kritik Kemendagri soal Wacana Kepala Daerah Naik Gaji Achmad Baidowi (Foto: Tsarina Maharani/detikcom)
Jakarta - Anggota Komisi II DPR F-PPP, Achmad Baidowi mengkritik wacana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal kenaikkan gaji bagi kepala daerah demi mencegah korupsi. Dia menyebut wacana itu perlu dikaji lebih dalam, sebab akar perilaku koruptif tak hanya disebabkan besar-kecilnya gaji.

"Korupsi itu kadang datang bukan karena niat, tapi karena kesempatan. Jadi seberapa besar gajinya, kalau masih ada kesempatan, maka peluang korupsi itu ada," kata pria yang akrab disapa Awiek itu kepada wartawan, Sabtu (26/1/2019).


Menurut Awiek, perilaku koruptif kepala daerah utamanya disebabkan biaya politik yang tinggi ketika maju di pilkada. Dia menyebut para kepala daerah itu kebanyakan berusaha untuk balik modal.

"Kebanyakan korupsi kepala daerah lebih disebabkan tingginya biaya politik saat pilkada, sehingga mereka harus balik modal. Makanya perlu penyederhanaan sistem pemilihan kepala daerah agar tidak berbiaya tinggi yang di luar batas rasional," ujarnya.


Selain itu, Awiek juga menyinggung soal kesiapan APBN. Menurut dia, kenaikan gaji kepala daerah bisa dilakukan andai mampu ditanggung APBN.

"Jika anggaran mampu dan masih rasional, bisa dipertimbangkan," kata Awiek.

Sebelumnya, Kemendagri menyebut persoalan penghasilan menjadi salah satu penyebab kepala daerah terlibat korupsi. Sebagai pencegahan, Kemendagri menyatakan peningkatan gaji kepala daerah menjadi prioritas.


"Saya pikir salah satu faktor pemicu kepala daerah selalu mencari-cari sumber pembiayaan alternatif bahkan di luar ketentuan hukum. Ke depan soal peningkatan penghasilan tetap kepala daerah atau wakil kepala daerah patut menjadi prioritas. Ini penting agar sang pemimpin daerah yang kita pilih melalui proses Pilkada yang di pilih secara langsung, yang begitu mahal tidak tumbang seketika karena soal-soal korupsi," kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharudin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/1).

Hal itu disampaikan Bahtiar terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Mesuji Khamami. Meski mewacanakan peningkatan gaji para kepala daerah, Bahtiar menyatakan kenaikan gaji itu masih memerlukan kajian lebih lanjut.


Simak Juga 'Prabowo akan Naikkan Gaji PNS, Jokowi: Saya Tidak Setuju!':

[Gambas:Video 20detik]


Anggota DPR Kritik Kemendagri soal Wacana Kepala Daerah Naik Gaji

(tsa/imk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed