"Dengan tetap menghormati kedaulatan dan tanpa bermaksud untuk mencampuri urusan dalam negeri Venezuela, penting agar suara rakyat Venezuela untuk didengarkan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir, kepada detikcom Sabtu (26/1/2019).
"Oleh karena itu perlu segera dilakukan proses politik yang demokratis, transparan dan kredible," kata Arrmanatha.
Venezuela sedang menghadapi krisis ekonomi yang tak kunjung sembuh. Sebagaimana diberitakan Deutsche Welle, pasokan barang, makanan, dan obat-obatan makin minim. Protes rakyat terhadap pemerintahan Presiden Nicolas Maduro terus berlangsung secara bergelombang. Bentrokan dalam protes telah menimbulkan banyak korban jiwa. Selama kerusuhan Senin (21/1) dan Selasa (22/1) waktu setempat, 13 orang tewas.
"Indonesia mengikuti dari dekat dan prihatin dengan perkembangan situasi di Venezuela. Kita menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan tidak mengambil tindakan yang dapat memperburuk situasi," kata Arrmanatha.
Presiden Maduro didukung militer. Di pihak oposisi, ketua parlemen Juan Guaido memproklamirkan diri sebagai pemimpin baru Venezuela, AS dan banyak negara lain mendukung Guaido.
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan Jerman mendukung pemilu baru di Venezuela, karena Nicolas Maduro "bukan presiden yang sah secara demokratis." Dilansir AFP, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak diadakan dialog di Caracas utuk menghidari 'bencana'.
(dnu/zap)
