DetikNews
Jumat 25 Januari 2019, 18:07 WIB

KPK Soroti Perusahaan Hartati Murdaya Dapat Izin Pelepasan Hutan

Ibnu Hariyanto - detikNews
KPK Soroti Perusahaan Hartati Murdaya Dapat Izin Pelepasan Hutan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (Foto: dok detikcom)
Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memerinci satu per satu perkara-perkara korupsi yang berkaitan dengan sumber daya alam (SDA). Mulai Al Amin Nasution hingga Siti Hartati Murdaya dibeberkan Syarif.

"Lebih dari 20 pejabat diproses KPK terkait sektor kehutanan," ujar Syarif di Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (25/1/2019).




Syarif menyampaikan itu dalam diskusi bersama World Resources Institute (WRI Indonesia). Dia menyinggung perkara suap alih fungsi hutan lindung dan Sistem Komunikasi Radio Terpadu Departemen Kehutanan (SKRT Dephut).

"Dia mengeluarkan izin lebih dari 100 ribu hektare. Salah satu yang terbesar," ujar Syarif.

Amin saat itu merupakan anggota Komisi IV DPR periode 2004-2009. Dia melakukan perbuatan itu bersama sejumlah rekannya di parlemen. Syarif lalu menyinggung pula kasus yang menjerat Tengku Azmin Jaafar, yang saat itu menjabat Bupati Pelalawan, karena diduga menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dalam pengeluaran izin pemanfaatan kayu (IPK).

"Ini sempat viral. Untung medsos (media sosial) belum ada, kalau kasus dia bunga-bunganya banyak," ucap Syarif.

Terakhir Syarif menyinggung perkara suap Siti Hartati Murdaya kepada Amran Batalipu, yang saat itu menjabat Bupati Buol. Hartati menyuap Amran untuk mendapatkan perizinan tanah untuk usaha sawit.

"Waktu itu dia (Amran) memberi izin prinsip untuk kampanye dia jadi bupati. Dan waktu dia diperiksa, penyidik saya hampir meninggal. Karena apa? Sopirnya mau tabrak semua, karena terjadi di hutan," ucap Syarif.




Syarif juga menyesalkan mengapa Hartati dihukum ringan, yaitu 2 tahun 8 bulan, terlebih saat Syarif mendengar perusahaan Hartati tetap mendapat izin pelepasan hutan itu meski ada suap di baliknya.

Saat dijerat KPK, Hartati menjabat Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantations dan PT Cipta Cakra Murdaya. Dia divonis 2 tahun 8 bulan pada 4 Februari 2013. Putusan itu kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 24 April 2013. Hartati sudah menjalani hukuman itu dan kini telah bebas.

"Saya baru dengar bahwa lahan dulu yang dikeluarkan dengan cara suap itu, pelepasan kawasan hutannya sudah terjadi beberapa bulan terakhir dan that's not acceptable di mata KPK," kata Syarif.

"Ini agak sensitif, tapi harus saya katakan, karena pelepasan izin hutan itu dia dapat dari Amran Batalipu dengan disuap oleh Hartati. Sekarang pelepasan kawasannya dilepaskan lagi ke dia. That's not acceptable. KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) harus introspeksi soal itu. Harusnya izin itu tidak jadi karena didapatkan dengan menyuap," imbuh Syarif.
(dhn/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed