Menteri Siti Lapor ke Jokowi soal Kebakaran Hutan: Ada Api Langsung Dimatiin

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Siti melaporkan soal evaluasi penanggulangan kebakaran hutan sepanjang 2018.

"Kita evaluasi yang lalu. Secara umum pekerjaannya diselesaikan, misalnya water bombing, patrolinya 16 ribu kali. Kayaknya nggak terlalu (parah, red)," kata Siti di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Baca juga: Rakor Karhutla, Wiranto: Malaysia-Singapura Tak Protes Lagi soal Asap

Siti mengatakan jumlah titik api sepanjang 2018 menurun dari 2015, meski jumlah titik itu masih tinggi dari 2017. Namun Siti menegaskan, setiap ada titik api muncul, tim langsung bergerak untuk memadamkan api.

"Jadi hotspot-nya menurun, tetapi dia lebih tinggi dari 2017 walaupun masih lebih kecil dari 2015. Kebakaran areanya 500 ribu ha dibandingin dengan tahun lalu 167 apa 165 ribu ha. Tapi melihatnya adalah setiap kali ada yang kebakar, dimatiin. Jadi asapnya nggak ada. Jadi seperti itu polanya," jelas Siti.

Terkait dengan tingginya luas lahan yang terbakar sepanjang 2018 hingga 500 ha, Siti mengatakan hal itu patut diwaspadai sebagai fluktuasi titik api atau intensitas kebakaran. Namun yang terpenting adalah bagaimana titik api yang muncul langsung dipadamkan.

Untuk diketahui, luas kebakaran lahan pada 2015 mencapai 800 ribu ha. Angka itu sempat turun menjadi 400 ribu ha pada 2016, dan 167 ha pada 2017. Namun naik lagi pada 2018 sebanyak 500 ribu ha.

"Jadi, artinya ini harus diwaspadai sebagai fluktuasi hotspot, intensitas kebakaran. Jadi yang paling penting sebetulnya metodenya. Kalau ada api dimatiin. Jadi, sistem itu yang harus dikerjakan dengan baik," kata Siti.

Baca juga: Sepekan di 2019, Kebakaran Lahan di Riau Capai 66 Hektare

Siti juga mengapresiasi kinerja satgas di provinsi dan kabupaten kota berjalan dengan baik. Walaupun, diakui Siti, masih ada kesulitan di lapangan.

"Karena anggarannya tidak dicadangkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Soalnya itu cost center sih ya. Saya memang maklum juga tidak memberikan penerimaan apa-apa pada daerah, sehingga pendanaan relatif kurang. Tapi dengan dukungan dari budget BNPB seharusnya operasional di lapangan tidak masalah," jelas Siti. (jor/gbr)