BPN Pertanyakan Dana Sabun Jokowi, TKN Ungkit Uang Kardus Sandiaga

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Rabu, 23 Jan 2019 19:20 WIB
Foto: Johnny G Plate. (Nur Azizah/detikcom).
Foto: Johnny G Plate. (Nur Azizah/detikcom).
Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempertanyakan sumber dana yang digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membeli 100 ribu botol sabun cuci piring senilai Rp 2 miliar. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin balik menyinggung masalah 'uang kardus' Sandiaga Uno.

"Saya kira itu hal yang biasa, beli sabun itu hal yang biasa. Yang harus ditanya justru yang di kardus dulu itu duitnya dari mana? Karena itu jumlahnya besar. Kalau (dana sabun) Rp 2 M kan bisa minta dari bank, bisa di-trace itu, datang dari bank atau dikumpulkan, dibayar, ada kuitansinya. Karena itu dilaporkan. Ini kalau beli itu pasti dilaporkan ke KPU. Bisa dicek nanti diaudit oleh akuntan yang ditunjuk oleh KPU," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate di kantor Indikator, Jalan Cikini V, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019).

Istilah 'uang kardus' mengemuka saat ada tudingan mahar Rp 500 miliar yang diberikan Sandiaga kepada PKS dan PAN untuk penentuan cawapres Prabowo. Tudingan itu muncul dari Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief. Johnny pun mempertanyakan sumber dana 'uang kardus' tersebut.


"Tapi yang dalam kardus berapa besarnya dulu itu? Setengah triliun apa berapa itu, masing-masing partai yang masuk di kardus. Yang perlu dicek itu, sumber dananya dari mana, atau ada di luar sistem peredaran uang nasional kita. Kalau itu, melanggar nggak Undang-Undang? Karena sudah ada pengakuan itu dari uang pasangan calon. Itu yang harus dicek," ujar Johnny.

Sekjen Partai NasDem ini menyatakan pembelanjaan uang Rp 2 miliar untuk membeli sabun tidak akan menimbulkan masalah karena datanya akan dilaporkan kepada KPU. Ia pun kembali menyinggung 'uang kardus' yang menurutnya berpotensi menimbulkan masalah.

"Tidak ada masalahnya (dana sabun). Yang berpotensi menjadi masalah, kalau sumber uangnya tidak jelas. Nah sumber uang tidak jelas itu yang dalam kardus, tidak jelas. Nah, itu berpotensi masalah. Oleh karenanya kami minta, periksa dong ini (uang kardus). Kalau yang ini (dana sabun) kan dilaporkan ke KPU nanti, dan akan diaudit oleh akuntan publik. Yang di kardus dilaporkan ke KPU nggak? Itu yang harus diperiksa. Kalau yang ini (dana sabun) udah pasti diperiksa sama audit kok," tegasnya.

BPN sebelumnya mempertanyakan sumber dana Rp 2 miliar yang digunakan Jokowi untuk membeli sabun. Sekretaris Kabinet Pramono Anung telah menyatakan bahwa dana tersebut berasal dari TKN, meskipun Wakil Ketua TKN Arsul Sani dan Abdul Kadir Karding belum mengetahuinya. Johnny pun membenarkan hal tersebut.


"Ya kalau belum tahu berarti bukan membantah kan. Karena mereka (Arsul dan Karding) mungkin tidak hadir di situ jadi tidak tahu. Kan saya juga tidak tahu semua barang yang dibelikan oleh TKN, ada juga yang saya tidak tahu. Tapi kalau Pak Pramono bilang itu dananya TKN, berarti itu dananya TKN," tuturnya.

BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menganggap sumber duit Rp 2 miliar yang dipakai Jokowi untuk membeli sabun di Garut masih simpang siur. BPN menilai keterangan pihak Istana dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin tak sejalan.

"Dari awal simpang siur, orang TKN seperti Arsul Sani dan Karding saja tidak tahu uangnya dari mana. Lalu pihak KSP bilang uang pribadi, baru setelah semakin simpang siur, kami mempertanyakan, baru dijawab oleh Seskab (Pramono Anung) pakai dana tim kampanye. Tapi menariknya dua Wakil TKN tidak tahu uangnya dari mana," kata juru bicara BPN, Andre Rosiade kepada detikcom, Selasa (22/1).

Menurut Andre, Bawaslu perlu memastikan sumber uang tersebut. Tujuannya agar tidak ada kesimpangsiuran sumber uang untuk membeli sabun tersebut.


Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di detik.com/pemilu

(azr/elz)