DetikNews
Rabu 23 Januari 2019, 15:15 WIB

Yunus Husein Pertanyakan Mutasi Komjen Arief dari Pos Kabareskrim

Tim detikcom - detikNews
Yunus Husein Pertanyakan Mutasi Komjen Arief dari Pos Kabareskrim Kabareskrim Arief Sulistyanto/Foto: Ristu Hanafi/detikcom
Jakarta - Durasi jabatan Komjen Arief Sulistyanto sebagai Kabareskrim Polri begitu singkat, hanya lima bulan menjabat. Analisis-analisis bermunculan mengenai cepatnya Arief dimutasi. Mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mempertanyakan mutasi Arief.

"Bareksrim butuh dia yang berintegritas dan kompeten. Belum Setengah tahun dia diganti. Saya men-tweet untuk sebenarnya menanyakan ke kapolri, ada apa ini seorang yang baik dan berintegritas diganti. Itu pertanyaan dari saya, saya mohon jawaban," tutur Yunus kepada wartawan, Rabu (23/1/2019).

Tweet yang dimaksud Yunus adalah kicauannya pagi tadi. Pada intinya dalam kicauan itu, Yunus bertanya mengenai apa sebetulnya alasan mutasi Arief.

"Apa Arief diganti karena dianggap tidak beprestasi atau dianggap membahayakan menyaingi pejabat lain?" tutur Yunus dalam kicauannya.

Yunus yang mengenal Arief sejak berpangkat komisaris besar menyatakan mantan Kapolda Kalbar itu sebagai sosok yang loyal. Bahkan dia pernah secara langsung melihat ketegasan Arief menindak anak buahnya yang melanggar.

"Dia loyal sekali. Termasuk sama Kapolri. Saya kenal dia dari jaman Kombes. Saya juga kenal beberapa anak buahnya. Saya ada interaksi sama dia. Saya pernah melaporkan ada anak buahnya yang tidak profesional, dia langsung ambil sikap tegas," kata Yunus.

Lalu apa yang sebetulnya mendasari mutasi Arief? Karopenmas Polri Brigjen Dedi Prasetiyo menyatakan setiap mutasi merupakan proses yang natural. Tidak perlu dikait-kaitkan dengan hal tertentu.



"Mutasi hal yang alamiah. Dan yang biasa dalam tiap organisasi. Yang jelas dalam tour of duty, tour of area dalam rangka menambah pengetahuan dan pengalaman seluruh personel Polri. Berlaku equal bagi semua," tutur Dedi.

Anggota Kompolnas Poengky Indarti berpandangan posisi Kalemdiklat merupakan pos yang cocok untuk Arief, terlepas dari kiprahnya sebagai Kabareskrim. Arief yang dianggap berhasil saat menanamkan integritas dan transparansi kala menjabat sebagai asisten SDM, dinilai merupakan figur yang cocok sebagai orang nomor satu di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

"Saya melihat Komjen Pol Arief Sulistyanto menunjukkan prestasi yang sangat bagus ketika beliau menjabat sebagai Asisten SDM. Ketika Kalemdiklat Komjen Pol. Unggung Cahyono ditarik menggantikan Komjen Pol Luthfi Lubihanto sebagai Kabaintelkam, maka kepercayaan untuk menghasilkan anggota-anggota Polri yang profesional dan smart dibebankan ke pundak Komjen Pol Arif Sulistyanto. Ini saya lihat sebagai harapan bagi kecemerlangan pendidikan Polri di masa mendatang," tutur Poengky.

Arief mulai menjabat sebagai Kabareskrim sejak 17 Agustus 2018. Dia sebelumnya menduduki pos asisten Kapolri bidang SDM. Kemudian pada Selasa (22/1/2019) kemarin, muncul telegram mutasi di mana Arief digeser dari posisi Kabareskim menjadi Kalemdiklat.

Sedangkan, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) menilai pergantian Arief yang baru lima bulan menjadi Kabareskrim merupakan sebuah sejarah bagi Polri berkaitan dengan begitu singkatnya masa jabatan. Selain itu, Neta membawa-bawa isu soliditas Polri dalam mutasi ini.

"Ini yang pertama kali dalam sejarah polri terjadi pergantian Kabareskrim dimana pejabat lamanya hanya menjabat dalam waktu yang sangat singkat. Tapi pergantian itu bisa dipahami agar terjadi soliditas organisasi. IPW sendiri memberi apresiasi kepada Kapolri yang sudah memutasi Kabareskrim Arif kepada Idham Azis. Dengan mutasi ini diharapkan perang dingin di elit polri bisa disudahi dan polri makin solid menghadapi tahun politik dan pilpres 2019," tutur Neta.

Neta mengatakan, dalam menghadapi tahun politik ada dua hal yang perlu dibenahi Polri. Pertama adalah meningkatkan kinerja intelijen dan kedua adalah meningkatkan soliditas Bareskrim.

"Meningkatkan soliditas di Bareskrim agar penegakan hukum bisa konsisten di sepanjang tahun politik. Sebab Jateng, Sumut, dan Jakarta perlu perhatian khusus oleh polri agar pilpres berjalanan aman dan potensi-potensi gangguan bisa diantisipasi serta ditindak tegas," ujar Neta.



(fjp/iy)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed