Rabu 23 Januari 2019, 13:06 WIB
DPR-Pemerintah Raker Perkembangan Penanganan Bencana
Rapat perkembangan penanganan bencana antara DPR dan pemerintah. (Foto: Gibran Maulana Ibrahim/detikcom)
Jakarta -
DPR menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama pemerintah. Rapat membahas perkembangan penanganan bencana di NTB, Sulawesi Tengah, Lampung dan Banten.
Rapat digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Turut hadir Wakil Ketua DPR Fadli Zon
Dari pemerintah hadir Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Mendagri Tjahjo Kumolo. Hadir pula Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala BNPB Letjen Doni Monardo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
DPR mempersilakan masing-masing instansi pemerintah memaparkan perkembangan penanganan bencana di NTB, Sulteng, Lampung dan Banten. Fahri meminta pemerintah menjelaskan soal proses penyaluran dan pencairan dana bantuan kepada korban gempa.
"Kami juga meminta penjelasan bagaimana proses penyaluran dan pencairan dana bantuan kepada korban," ujar Fahri.
Fahri menyebut selama ini ada jarak antara pemerintah pusat dengan daerah dalam mitigasi bencana. Dia menceritakan kunjungannya ke daerah terdampak bencana beberapa waktu lalu.
"Ada jarak antara pemerintah pusat dan daerah dalam mitigasi bencana, kami merasakan saat berkunjung, rapat tanggal 10 September lalu usulkan ada penanganan segera, pemerintah percaya saja kepada Pemda. Kirimkan uang ke masyarakat untuk bantu logistik dan bantu bangun, jangan sampai masyarakat menunggu, udah enam bulan," sebut Fahri.
Simak Juga 'Anggaran Bencana di Tahun 2019 Naik Jadi Rp 15 Triliun!':
(gbr/dkp)
Rapat digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Turut hadir Wakil Ketua DPR Fadli Zon
Dari pemerintah hadir Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Mendagri Tjahjo Kumolo. Hadir pula Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala BNPB Letjen Doni Monardo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
"Kami juga meminta penjelasan bagaimana proses penyaluran dan pencairan dana bantuan kepada korban," ujar Fahri.
Fahri menyebut selama ini ada jarak antara pemerintah pusat dengan daerah dalam mitigasi bencana. Dia menceritakan kunjungannya ke daerah terdampak bencana beberapa waktu lalu.
"Ada jarak antara pemerintah pusat dan daerah dalam mitigasi bencana, kami merasakan saat berkunjung, rapat tanggal 10 September lalu usulkan ada penanganan segera, pemerintah percaya saja kepada Pemda. Kirimkan uang ke masyarakat untuk bantu logistik dan bantu bangun, jangan sampai masyarakat menunggu, udah enam bulan," sebut Fahri.
Simak Juga 'Anggaran Bencana di Tahun 2019 Naik Jadi Rp 15 Triliun!':
(gbr/dkp)
