Jokowi Beli Sabun Rp 2 M, BPN Minta Bawaslu Telusuri Sumber Duitnya

Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menganggap sumber duit Rp 2 miliar yang dipakai Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membeli sabun di Garut masih simpang siur. BPN menilai keterangan pihak Istana dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin tak sejalan.

"Dari awal simpang siur, orang TKN seperti Arsul Sani dan Karding saja tidak tahu uangnya dari mana. Lalu pihak KSP bilang uang pribadi, baru setelah semakin simpang siur, kami mempertanyakan, baru dijawab oleh Seskab (Pramono Anung) pakai dana tim kampanye. Tapi menariknya, dua Wakil TKN tidak tahu uangnya dari mana," kata juru bicara BPN, Andre Rosiade, kepada detikcom, Selasa (22/1/2019) malam.

Baca juga: Jokowi Beli Sabun Rp 2 M Pakai Dana Timses, Pramono: Nanti Dibagikan TKN

Menurut Andre, Bawaslu perlu memastikan sumber uang tersebut. Tujuannya agar tidak ada kesimpangsiuran sumber uang untuk membeli sabun tersebut.

"Ini menunjukkan butuh Bawaslu mendalami ini. Apalagi Pak Jokowi berangkat ke Garut ini kan ada isu yang mengikuti, ada isu pemakaian uang CSR salah satu BUMN, tapi butuh klarifikasi apakah benar atau tidak. Saran saya harus diaudit juga BUMN yang mendapatkan isu CSR-nya dipakai. Itu harus diklarifikasi dan kalau perlu diaudit supaya tidak terjadi kesimpangsiuran dan fitnah," ujarnya.

Sabun cuci piring yang diborong Jokowi milik pengusaha lokal milik Eli Liawati. Sabunnya itu diberi label 'Sabun Cuci Padawangi'. Eli merupakan anggota kelompok usaha PKH Padawangi dari Desa Padahurip, Kecamatan Banjarwangi, Garut.

Baca juga: Jokowi Borong Sabun Cuci Rp 2 M, Ngabalin: Presiden Pasti Punya Dana Pribadi

Harga satu botolnya Rp 20 ribu. Sebanyak 100 ribu botol yang dipesan Jokowi itu harus sudah tersedia hingga akhir Februari nanti. Nantinya pesanan tersebut akan dibagikan kepada masyarakat.

"Dia kan beli ke salah satu kelompok usaha, UMKM. Tanya ke Pak Jokowi kenapa beli ke satu pihak, kenapa tidak berapa pihak supaya uangnya, distribusi pendapatannya lebih merata. Saya tidak tahu alasannya," pungkas Andre.


Simak Juga 'Ma'ruf Bandingkan Pembangunan Ekonomi Era Jokowi dan Sebelumnya':

[Gambas:Video 20detik]

(abw/zak)