Ketum PPP Ajak Mahasiswa Kenal Lebih Dekat Politik Islam

Jakarta - Ketua Umum PPP, M. Romahurmuziy menyebut bahwa dinamika politik Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini, setidaknya diwarnai dua kelompok besar yaitu kebangsaan dan agama. Di kelompok agama, isu yang dibicarakan dari masa ke masa selalu bermuara pada Piagam Jakarta dan Undang-undang (UU) bersyariah.

Partai Islam selalu berusaha untuk memperjuangkan syariat Islam yang tertuang dalam UU.

Baca juga: Rommy Usul Pemerintah Naikkan Dana PKH 2 Kali Lipat

"Pada Pemilu pertama tahun 1955, gabungan partai islam memiliki 43,5% suara. Sementara pada 2014 lalu, partai berbasis Islam hanya sebesar 31%," kata Rommy dalam keterangan tertulis, Selasa (22/1/2019).

Hal tersebut ia sampaikan di depan para mahasiswa saat menyampaikan kuliah bertema NKRI bersyariah, di IAIN Sultan Amai, Gorontalo, hari ini.

Namun dalam sejarahnya, partai Islam tidak pernah menang dalam Pemilu, sehingga membuat perjuangan menghadirkan banyak UU bernuansa syariah tidak berjalan mulus, apalagi upaya mengembalikan tujuh kata dalam Piagam Jakarta.

Rommy menambahkan, tantangan dalam perjuangan politik terbilang wajar. Untuk itu perlu perlu adanya siasat, diantaranya dengan kompromi agar tujuan bisa dicapai. Menurutnya, jika tidak bisa mendapatkan keseluruhan maka bisa mendapatkan sebagian.

"Mahasiswa merupakan kelompok yang idealis, dan idealisme itu harus tetap dipertahankan. Namun dalam politik, apa yang diperjuangkan sering tidak semuanya bisa dicapai, makanya perlu kompromi," ungkap Rommy.

Baca juga: Di Riau, Ketum PPP Ceramah soal Kelembutan Ajaran Islam

Jika para aktivis Islam ingin memperjuangkan idealisme Islam, Rommy mengajak mereka untuk bergabung dengan partai politik berasaskan Islam. Hal tersebut dikarenakan partai Islam memiliki komitmen yang pasti lebih besar dibanding partai lainnya untuk memperjuangkan UU bersyariah. Bahkan, selama ini setidaknya ada 22 UU bernafaskan syariah yang telah diterapkan di Indonesia.

"Berpolitik melalui partai Islam itu seperti menaiki kereta yang jalurnya sudah jelas. Sementara menyalurkan politik Islam melalui non partai Islam seperti menaiki taksi yang jalurnya terserah supirnya, yaitu sang ketua umum," pungkas Rommy. (ega/prf)