Idham Azis Jadi Kabareskrim, F-PKS: Semoga Cepat Ungkap Kasus Novel

Jakarta - PKS mengapresiasi penunjukan Irjen Idham Azis menjadi Kabareskrim Polri. PKS berharap posisi baru Idham bisa mempercepat pengungkapan kasus teror Novel Baswedan.

"Penunjukan Idham Azis sebagai Kabareskrim, saya nilai sudah tepat dan diharapkan mampu bersinergi dengan Kapolri dan Wakapolri dalam hal penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan terpercaya," kata anggota Komisi III DPR F-PKS, Nasir Djamil, kepada wartawan, Selasa (22/1/2019).

Kabareskrim baru, menurut Nasir, harus memberi prioritas pengungkapan kasus teror terhadap Novel karena sudah menjadi perhatian presiden dan masyarakat.

Baca juga: Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Ini Daftarnya

"Dalam kasus Novel Baswedan, Kabareskrim baru diharapkan bisa mempercepat menemukan aktor intelektualnya," sambungnya.

Irjen Idham, yang kini menjabat Kapolda Metro Jaya, dipromosikan sebagai Kabareskrim menggantikan Komjen Arief Sulistyanto. Dalam rotasi Polri ini, Komjen Arief akan mengisi jabatan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri.

Menurut Nasir, rotasi jabatan dalam tubuh Polri merupakan hal biasa. Ia mengatakan hal ini salah satunya bertujuan demi meningkatkan performa institusi.

"Rotasi perwira tinggi di jajaran Polri adalah sesuatu yang lazim dilakukan untuk meningkatkan performance institusi dan proses kaderisasi," ujar Nasir.

Nasir juga berkomentar soal Irjen Gatot Edy Pramono, yang kini mengisi jabatan Kapolda Metro Jaya menggantikan Idham. Menurut Nasir, Gatot Eddy memiliki pengalaman yang mumpuni.

Baca juga: Idham Azis Jadi Kabareskrim, Kapolda Metro Dijabat Irjen Gatot Eddy

"Gatot dalam pandangan saya sudah tepat karena dia adalah perwira yang intelektual dan loyal kepada negara. Latar belakang keilmuannya dan pengalamannya saya nilai cocok untuk mengawal Polda Metro agar on the track dalam menjalan tugas dan fungsi kepolisian," kata dia.

Nasir berharap Gatot Eddy bisa menjalankan tugas dengan baik. "Harapan kami, semoga Gatot bisa bersinergi dengan Gubernur DKI serta institusi negara lainnya yang ada di DKI guna menyelamatkan masyarakat dan negara dari pelaku kejahatan," sebut Nasir. (tsa/fdn)