Habiburokhman: Simpang Siur Pembebasan Ba'asyir Bukti Negara Dikelola Amatiran

Jakarta - Politikus Gerindra Habiburokhman mengkritik keras simpang siur pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Bagi Habiburokhman, kesimpangsiuran ini jadi bukti negara dikelola secara amatiran.

"Simpang siur pembebasan Ustaz Ba'asyir adalah indikasi kuat bahwa saat ini negara dikelola secara amatiran," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (22/1/2019).

Habiburokhman menyoroti peran Yusril Ihza Mahendra dalam isu pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Dia menyoroti kapasitas Yusril yang sempat mengumumkan Abu Bakar Ba'asyir akan dibebaskan tanpa syarat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yusril Ihza Mahendra adalah lawyer dari entitas hukum paslon capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin, yang tentu saja berbeda dengan institusi kepresidenan. Mungkin di seluruh dunia baru ada kali ini, bukan orang pemerintah kok mengumumkan putusan pemerintahan," ujar caleg dapil DKI I ini.

Dalam konteks substansi, kata Habiburokhman, pemerintah terlihat gamang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 soal syarat tanda tangan dokumen pengakuan bersalah serta setia pada Pancasila dan NKRI atau membebaskan Ustaz Ba'asyir tanpa syarat.

"Kalau memang pejabat-pejabat kita profesional, ada banyak cara untuk membebaskan Ustaz Ba'asyir tanpa syarat. Salah satunya adalah dengan memisahkan formulir setia pada Pancasila dan NKRI dengan formulir pengakuan bersalah," ulas Habiburokhman.

"Saya khawatir pembebasan Ustaz Ba'asyir yang seharusnya mudah dan sederhana menjadi complicated karena ada urusan elektoral," pungkasnya.

Isu pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir bisa dikatakan jadi simpang siur setelah pemerintah memutuskan mengkaji kembali pembebasan tersebut. Awalnya, Yusril sudah bicara Jokowi akan membebaskan sang ustaz tanpa syarat, tapi belakangan kelanjutan dari pernyataan itu belum jelas benar.

Simak Juga 'Ba'asyir Dibebaskan, Jokowi Diminta Tidak Diskriminatif':

[Gambas:Video 20detik]