Kantor Bupati Keerom Papua Diblokade Massa

Alberth - detikNews
Senin, 21 Jan 2019 19:04 WIB
Kantor BupatI Keerom diblokade massa (Alberth/detikcom)
Keerom - Masyarakat adat Keerom melakukan aksi demo hingga memblokade kantor Bupati Keerom, Papua. Dalam aksinya, masyarakat adat mendorong agar segera dilakukan pelantikan Wakil Bupati Keerom.

Aksi masyarakat adat ini diterima oleh Asisten III Sekda Kabupaten Keerom Sucahyo Agung di halaman kantor bupati. Di hadapan massa, Sucahyo menjelaskan bahwa Bupati Keerom Muhammad Markum sedang menunaikan umrah. Sementara itu, Sekda Blasius Waluyo Sejati sedang rapat dengan kementerian di Jakarta.

"Terkait keberadaan Bapak Bupati, jadi Bapak Bupati mulai tanggal 13 sampai tanggal 26 Januari ini melaksanakan ibadah umrah di Mekah. Kemudian Bapak Sekda selaku pelaksana tugas bupati saat ini sedang melaksanakan rapat di Komisi ASN di Jakarta, yang nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan pembahasan rekrutmen P3K atau tenaga-tenaga kontrak yang direncanakan pada 24 di Batam," jelas Sucahyo di hadapan massa, Senin (21/1/2019).



Tidak terima atas penyampaian Sekda, masyarakat adat memblokade jalan masuk ke kantor Bupati Keerom menggunakan tumpukan karang. Pintu pagar pun ditutup dan dipasangi spanduk. Akibatnya, aparatur sipil negara (ASN) yang masih bekerja memilih pulang lebih awal dari biasanya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Perempuan Keerom Ana Maria Borotian mempertanyakan kebijakan Bupati Keerom yang melarang penerbitan SK pelantikan Wabup Keerom. Aksi ini dilakukan untuk menuntut agar Wakil Bupati Keerom secepatnya dilantik.



"Tuntutan demo hari ini proses SK, jadi tanggal 21 Desember itu Pak Gubernur sudah SK, suruh Pak Sekda Provinsi Papua buat surat ke Kemendagri untuk segera menurunkan SK Bupati Keerom, ternyata surat itu sudah ada di menteri, ternyata sampai di sana Pak Bupati memalang supaya SK itu jangan diterbitkan oleh Mendagri. Makanya kami datang demo hari ini mempertanyakan Bupati, ada apa sebenarnya Pak Bupati memblokir itu. Kalau bisa, Pak Bupati tidak memblokir. Kalau bisa, Pak Bupati yang mempercepat SK ini," jelas Ana Maria Borotian.

Demo masyarakat adat Keerom ini mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. (rvk/asp)