Ditutup, Lokalisasi Teratai Putih Tetap Buka Hingga 5 Tahun

Palembang - Sama seperti daerah lain di Indonesia, pemberantasan pelacuran di Palembang begitu sulit dilakukan pemerintah. Bahkan, lokalisasi bernama 'Teratai Putih' yang sejak tahun 2000 dinyatakan tutup, hingga kini masih menjalankan aktivitasnya."Terus terang itu yang menyulitkan langkah kita. Kalau lahan tersebut sudah dibebaskan, kita punya hak untuk membangun dan menggantikan peruntukkannya," kata Asisten II Pemerintah Palembang Afriadi S Busri, kepada wartawan di Palembang, Sabtu (10/9/2005).Artinya, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 573 tahun 2000 tentang Penutupan Kawasan Lokalisasi Teratai Putih itu benar-benar mandul. Betapa tidak, transaksi seks di kawasan yang dikenal dengan nama lain 'Kampung Baru' di Jalan Kol Burlian, kilometer 9, Sukarame, Palembang itu terus berlangsung.Pemerintah Palembang pun mengaku kewalahan melakukan penertiban. Mengingat, status kepemilikan areal itu dari warga belum dibebaskan. Afriadi mengungkapkan, pemda masih menunggu realisasi pembebasan lahan dari pemerintah provinsi (pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel). Apalagi, beberapa waktu lalu, pemprov Sumsel berjanji dan akan mengusulkan rencana tersebut. "Namun, realisasinya sampai sekarang belum ada. Kami sendiri tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membebaskan lahan seluas 4,3 hektare tersebut," aku Afriadi.Bagaimana dengan penertiban? Afriadi menjawab, pihaknya sudah menertibkan dan membina. Tapi, setelah ditertibkan dan dibina, mereka kembali beroperasi. Ya itu tadi, karena sarangnya masih ada. Dijelaskan Afriadi, hasil pendataan dan pemantau yang dilakukan di kawasan tersebut, hingga kini dihuni lebih kurang 400 PSK (pekerja seks komersil). Di wilayah tersebut tercatat ada 3 kafe besar serta dua kafe kecil. Selain itu, di area terdata ada sekitar 40 orang mucikari, yang semuanya ilegal.Karena ini pula, tambah dia, Afriadi akan menggelar rapat koordinasi dengan Kepolisian Kota Besar Palembang, serta aparat pemerintah lainnya untuk menertibkan kawasan tersebut. "Waktu rapat koordinasi itu belum dapat kami informasikan," ungkap Afriadi. (ism/)