Live Report: Serunya Debat Perdana Pilpres 2019

Nonton debat Capres/Cawapres bersama Ketua KPU Arief Budiman, Prof. Imam Prasodjo, dan Prof. Syamsuddin Haris. pic.twitter.com/55bV0vls12

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) January 17, 2019

View this post on Instagram

Debat Pertama Capres Dan Cawapres Pemilu 2019.

A post shared by Prabowo Subianto (@prabowo) on Jan 17, 2019 at 7:16am PST

Pilihan boleh beda, namun persaudaraan tetap harus dijaga #DebatPilpres2019 pic.twitter.com/KA10HTP1Kf

— M. Romahurmuziy (@MRomahurmuziy) January 17, 2019

Debat perdana Pilpres 2019 akhirnya selesai. Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga saling bersalaman.

Foto: Dok. Setpres/Agus Suparto

"Saudara sekalian, penegakan hukum, institusi hukum, terutama hakim, jaksa, polisi, adalah prasyarat negara berhasil. Kami apabila menerima mandat rakyat, hal ini kami perkuat dan perbaiki. Kami bicara realistis. Untuk kuat, ini yang harus kita bangun, yang kami ingin penyelesaian akar masalah. Kita tak mencari kesalahan kecil ini, bukan ini salah siapa. Kami bertekad hentikan kekacauan, naikkan tax ratio. Kami yakin negara kaya tapi terjadi kebocoran, mengalir ke luar negeri. Ini salah kita semua, ini salah elite. Kita cari jalan keluar. Kita lipatkan gaji hakim, jaksa polisi supaya menjadi pilar supaya bebas korupsi," ucap Prabowo.

"Kami tidak ingin banyak bicara. Kami paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang kita lakukan. Kami tidak diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak langgar HAM, kekerasan, korupsi. Jokowi-Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi untuk bangsa ini," ucap Jokowi.

Debat memasuki sesi pertanyaan antar capres-cawapres. Jokowi bertanya kepada Prabowo yang partainya, Gerindra, masih mencalonkan mantan napi koruptor.

"Kita tahu korupsi kejahatan luar biasa. Bapak Prabowo katakan korupsi sudah stadium IV, meski saya tidak setuju. Menurut ICW, partai yang bapak pimpin terbanyak mencalonkan mantan napi korupsi. Calon itu ditandatangani Bapak Prabowo. Bagaimana bapak menjelaskannya?" tanya Jokowi ke Prabowo.

Prabowo mengklaim belum mendapat laporan dari ICW soal data eks napi koruptor yang diusung Gerindra jadi caleg. Prabowo pun berjanji akan menindak kadernya yang terbukti melakukan tindakan korupsi.

Foto: Rengga Sancaya

Jokowi menyanggah Prabowo. Ia meluruskan pertanyaannya mengenai mantan napi koruptor yang diusung jadi caleg oleh Gerindra.

"Mohon maaf Pak Prabowo. Maksud saya mantan napi korupsi yang bapak calonkan sebagai caleg. ICW berikan data jelas. Ada 6 yang bapak calonkan, dan yang tanda tangan pak ketum dan sekjen. Saya tidak menuduh partai bapak korupsi. Ini mantan napi koruptor," kata Jokowi.

Prabowo menjelaskan, bahwa rakyat berhak memilih calegnya. Prabowo menegaskan komitmennya akan menindak calegnya yang kembali korupsi.

"Mantan korupsi, kita hargai dan kita evaluasi, kalau rakyat nyatakan tak pilih, ya tidak dipilih. Kalau kasus sudah melalui proses dan sudah dihukum, kalau masih dianggap bisa dan rakyat hendaki dia. Kalau dia rugikan rakyat triliunan rupiah, itu yang kita habiskan," sebut Prabowo.

Prabowo bertanya ke Jokowi soal konflik kepentingan. "Apakah bapak bisa meyakini dan menjamin pejabat kerja untuk bapak benar-benar tidak memiliki kepentingan pribadi, kelompok, atau bisnis?" tanya Prabowo.

Jokowi menjawab sambil mengaku bahwa dia tidak punya beban masa lalu sehingga enak dalam bekerja. Dia menantang Prabowo melaporkan bila ada pejabat yang konflik kepentingan.

"Kalau ada dan bapak memiliki bukti kuat, lakukan mekanisme hukum. Laporkan saja ke polisi, jaksa, KPK," jawabnya.

Foto: Rengga Sancaya

Jokowi lalu membanggakan one stop service soal izin untuk meminimalisir korupsi. Prabowo lalu balas menyinggung pernyataan menteri Jokowi yang kerap tidak sejalan.

"Di antara menteri bapak berseberangan. Produksi beras cukup, ada yang bilang impor beras. Bagaimana tanggapan bapak termasuk Dirut Bulog bilang cukup, Mentan cukup, tapi Mendag bapak bilang komoditas banyak. Kami tanya apakah bapak yakin tentang tidak ada konflik kepentingan?" tanya Prabowo.

Jokowi ternyata tidak mempermasalahkan perbedaan pendapat itu. Menurutnya, itu sebagai bentuk kontrol.

"kalau ada perbedaan seperti itu dalam dinamika di rapat-rapat saya persilakan, saya dengarkan. Ada yang mau impor, kalau sudah diputuskan memang harus dijalankan. Kalau menteri sama semua tidak bagus. tidak saling kontrol" ucap Jokowi.

Prabowo Subianto menyinggung soal hukum yang tumpang tindih di negara Indonesia. Prabowo mengungkit adanya aparat penegak hukum yang berafiliasi dengan parpol.

"Yang kita permasalahkan bagaimana yang bapak sebut tadi, Pak Presiden Jokowi, aparat yang tak mengayomi. Bapak sudah mimpin 4 tahun, yang kita tunggu apa yang bisa dilakkan segera sehingga kesan penegakan hukum untuk orang kuat, yang punya koneksi. Tadi ditanya wapres saya Insya Allah. Bagaimana bapak jabatan penting kader aktif parpol," kata Prabowo.

Jokowi menyebut pengisian jabatan tidak boleh adanya diskriminasi. Jokowi memberikan contoh Baharuddin Lopa yang berlatarbelakang politikus, namun berhasil memimpin Kejaksaan Agung di eranya.

"Saya kira tidak boleh diskriminasi, jabatan harus diberikan tidak pada orang partai, harus pada profesional. Jabatan yang penting agar merit system, rekruitmen yang betul, transparan, mengacu kompetensi, integritas, kapasitas. Aparat hukum berasal dari partai yang bisa memimpin misalnya Pak Baharuddin Lopa mimpin Kejaksaan. Kenapa dibedakan partai, nonpartai?" ucap Jokowi.

Debat masuk ke segmen berikutnya yaitu tanya jawab antarpaslon. Jokowi menyinggung visi dan misi Prabowo soal kebijakan berperspektif gender dan menyinggung struktur kepengurusan Gerindra.

"Saya lihat struktur jabatan ketum, pembina, dewan pakar, ketua harian, sekjen, bendahara, semuanya laki-laki? Bagaimana menjawab inkonsistensi ini?" tanya Jokowi.

Prabowo beralasan Gerindra masih partai muda. Tetapi, ada juga kader perempuan yang dia banggakan salah satunya Rachmawati Soekarnoputri.

"Saya jelaskan, partai kami partai muda, kurang dari 10 tahun. Penyusunan tentunya kita memilih dan menunjuk siapa yang paling pertama dan layak untuk muncul. Tapi di eselon seperti waketum saya kira cukup. Waketum punya Rachmawati," ucap Prabowo.

Foto: Rengga Sancaya

Prabowo juga menyinggung sayap partai khusus perempuan serta komposisi caleg hingga dukungan dari emak-emak. Sebagai balasan, Jokowi membanggakan jumlah menteri perempuan di kabinetnya.

"Kalau saya boleh bandingkan. Misal di kabinet saya, ada 9 menteri perempuan yang dapat peran strategis. Menlu, menteri BUMN, menteri keuangan, kemudian menteri LHK, kemudian menteri yang terkenal berani dan nekat yakni menteri kelautan dan perikanan," ucap Jokowi.

Jokowi juga membanggakan Pansel pimpinan KPK yang seluruhnya perempuan. Di sesi balasan, Prabowo mengatakan kebijakan seorang menteri yang seharusnya dibanggakan.

"Jangan permasalahkan orang demi orang, tapi kebijakan. Kalau gender oke kita cari, tapi kalau output, kita harus debat lebih lama. Jangan hanya perempuan diangkat dan bangga, tapi harus prorakyat dan cakap. Saya tak akan banggakan kalau dia perempuan Kalau dia perempuan tapi tidak membela rakyatnya sendiri ya saya kira tidak perlu dibanggakan," jawab Prabowo.

Prabowo menyebut terorisme dalam negeri muncul karena rasa ketidakadilan sehingga mereka diperlakukan tidak adil. Prabowo berjanji akan memberikan investasi besar-besaran di sektor pendidikan.

"Saya dukung pendidikan deradikalisasi, kita investasi besar-besaran pendidikan, kesehatan untuk membantu rakyat paling bawah, bantu pesantren, guru-guru diperbaiki kapasitasnya," ujar Prabowo.

Ma'ruf Amin menanggapi Prabowo. Ia bersama Jokowi mendorong upaya deradikalisasi.

"Deradikalisasi bagi mereka yang terpapar kembali ke jalan lurus. Caranya apa yang sebabkan mereka jadi radikal. Kalau karena paham keagamaan menyimpang, bagaimana meluruskan paham keagamaan yang menyimpang. Tetapi disebabkan faktor sosial ekonomi, pendekatannya melalui pemberian lapangan kerja dan santunan agar mereka kembali ke jalan lurus. Ini harus dikaji kenapa mereka bisa radikal," kata Ma'ruf.

Prabowo merespons Ma'ruf dan menyebut Indonesia harus diperkuat dengan swasembada pangan hingga energi. Ia berjanji juga memperkuat intelijen dan kepolisian.

"Indonesia negara harus kuat, harus swasembada pangan, energi, air. Polisi dan intelijen kita harus kuat. Saya akan meminta investasi bidang polisi, intelijen dan angkatan perang harus kita perkuat supaya kita bisa paham," jelas Prabowo.

Moderator memberi pertanyaan soal strategi pemberantasan terorisme tanpa persepsi pelanggaran HAM. Ma'ruf Amin angkat bicara untuk menjawab.

"Terorisme adalah kejahatan. Oleh karena itu terorisme harus diberantas sampai akar-akarnya. MUI mengeluarkan fatwa bahwa terorisme bukan jihad. Haram dilakukan bahkan terorisme dianggap melakukan kerusakan. Dalam Alquran dinyatakan orang yang melakukan kerusakan di bumi harus dihukum berat. Oleh karena itu, upaya menanggulangi terorisme dengan cara sinergi pencegahan dan penindakan," ucap Ma'ruf.

Ma'ruf dan Jokowi akan mengutamakan pencegahan untuk menghilangkan atau menekan paham-paham radikal dan intoleran dengan deradikalisasi. "Tindakan kami dengan pendekatan yang manusiawi tanpa harus melanggar HAM," tambah Ma'ruf.

Dalam sesi tanggapan, Prabowo bercerita tentang masa mudanya di tentara yang spesialisasi antiteror bersama Luhut Pandjaitan sehingga dia paham soal HAM. Dia menyebut ada terorisme yang dikirim negara lain.

"Saya ketahui terorisme dikirim negara lain dan sering juga dibuat nyamar seolah-olah dari Islam. Padahal dia dikendalikan yang mungkin bukan Islam, mungkin asing atau bekerja untuk orang asing," ucap Prabowo.

"Saya mengerti benar-benar. Banyak stigmatisasi, saya menolak itu. Saya setuju deradikalisasi," sambung Prabowo.

Jokowi balas menanggapi. Dia menegaskan bukan hanya pendekatan hukum yang tegas yang dilakukan tetapi juga pendekatan persuasif dengan cara pembinaan agama, ekonomi, dan sosial.

"Yang penting aparat harus tahu mengenai HAM. SOP juga harus berbasis HAM dan UU terorisme yang sudah ada di 2018 juga menitikberatkan pada pencegahan, pendekatan ekonomi, pendekatan sosial, budaya, dan keagamaan dan transparansi dalam penindakan," ujar Jokowi.

Prabowo-Sandiaga mendapat pertanyaan soal pembenahan birokrasi sebagai upaya pemberantasan korupsi. Prabowo menyoroti gaji PNS yang tidak realistis.

"Kalau saya memimpin negara ini, saya akan perbaiki kualitas birokrat. Uangnya dari mana? Tingkatkan tax ratio, kembalikan 16 persen tax ratio, minimal dapat 60 miliar dolar lebih," ucapnya.

Prabowo yakin kenaikan gaji birokrat dapat menekan potensi korupsi. Anggaran KPK pun akan ditambah. Tetapi, Jokowi tidak setuju.

"Saya tidak setuju karena kita tahu, untuk mencegah korupsi ASN, sudah ada tunjangan kinerja besar," ucap Jokowi.

Menurut Prabowo, gaji dan tunjangan itu belum cukup. Birokrat masih takut dan ragu-ragu ketika ada tawaran dari swasta.

Jokowi-Ma'ruf mendapat pertanyaan tentang strategi soal jabatan politik yang butuh biaya tinggi. Jokowi menegaskan rekruitmen harus berbasis kompetensi, bukan nepotisme.

"Prinsipnya rekruitmen berbasis kepada kompetensi, bukan finansial atau nepotisme. Untuk pejabat bikrorasi, rekruitmen transparan, sederhana dengan standar jelas dan jabatan politik terus penyederhanaan sistem dalam sistem kepatuhan kita sehingga pemilu murah," ucapnya.

Jokowi mengatakan mekanisme itu sudah dilakukan. Salah satu contohnya adalah anaknya sendiri yang gagal tes PNS.

"Contoh rekruitmen ASN terbuka. Semuanya bisa cek, hasilnya cek. Anak saya tidak diterima di situ karena memang tidak lulus," kata Jokowi.

Prabowo menanggapi dengan bertanya soal gubernur Jateng gajinya hanya Rp 8 juta. "Itu tidak realistis," ucapnya.

Jokowi menjawab dengan menyinggung rekrutmen lagi. Dia mengambil contoh saat Pilwalkot Solo dan Pilgub DKI.

"Waktu Pilgub di DKI, saya tidak menganggarkan uang sama sekali. Pak Prabowo tahu itu. Ketua partai tahu itu. Tetapi memang ini sekali lagi butuh proses panjang," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah sudah mengeluarkan UU berkaitan penyandang disabilitas untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Jokowi memberikan contoh memberikan rasa keadilan pada penyandang disabilitas.

"Saya beri contoh di Asian Para Games. Kita berikan bonus yang sama dengan atlet yang berlaga di Asian Games. Misalnya yang dapat emas dapat Rp 1,5 miliar, perak Rp 500 juta, perunggu Rp 250 juta," kata Jokowi.

Sandiaga menyanggah. Ia menyebut masih ada kaum disabilitas yang belum terpenuhi haknya. Sandiaga menjanjikan akan memberikan kesetaraan untuk kaum disabilitas.

"Kesetaraan tadi bukan hanya infrastruktur, pendidikan, tapi akses untuk bisa maju, dapat peluang lapangan kerja. Prabowo-Sandi berkomitmen putra-putra terbaik mendapatkan hak, mereka butuh kesetaraan," ujar Sandiaga.

Jokowi mengklaim apa yang dijanjikan Sandiaga sudah dilakukan pemerintah. "Saya kira apa yang dikatakan Pak Sandi yang sudah saya sampaikan tadi," sanggahnya.

Prabowo-Sandiaga mendapat pertanyaan tentang diskriminasi dalam hal agama, etnis, golongan, dan pandangan politik dilihat dari sisi HAM. Prabowo bicara tentang kepala negara sebagai chief of executive.

"Saya tegaskan tidak boleh diskriminasi suku, agama, etnis, apapun," tegas Prabowo.

Sandiaga lalu cerita mengenai nelayan bernama Najib di Karawang yang dikriminalisasi. "Di bawah Prabowo-Sandi hukum ditegakkan untuk orang kecil, jangan untuk melindungi kawan," ucapnya.

Jokowi memberi tanggapan dengan meminta Sandiaga tidak menuduh. "Pak Sandi menuduh lagi. Kalau ada persekusi, gampang sekali. Laporkan. Saya akan tindak tegas pelaku itu," ujarnya.

Sandiaga menepis anggapan dia menuduh. Cerita itu adalah hal yang terjadi dan ceritanya ditampung.

"Saya tidak menuduh, yang kami sampaikan cerita yang kami tampung," kata Sandiaga.

Jokowi-Ma'ruf Amin mendapat pertanyaan soal ketegasan dalam hukum dan HAM serta diminta merujuk ke kasus konkret. Apa jawaban Jokowi.

"Jangan pertentangkan HAM dan penindakan hukum. Penindakan hukum bukan pelanggaran HAM. Penegakan hukum melindungi masyarakat," ucap Jokowi.

Foto: Dok. Setpres/Agus Suparto

Jokowi mengambil contoh ketika tersangka korupsi ditahan, itu bukanlah pelanggaran HAM. Ma'ruf hanya memberi komentar singkat. "Saya dukung pernyataan Jokowi," ucapnya.

Di sesi tanggapan, Prabowo menyebut selama pemerintahan Jokowi, aparat berat sebelah. Dia mengambil contoh kepala desa pendukung Sandiaga yang ditahan.

"Jadi kira-kira ini suatu perlakukan tidak adil, pelanggaran HAM. Mohon bapak renungkan, mngkn ada anak buah bapak berlebihan," kata Prabowo.

Jokowi minta Prabowo tidak menuduh. Dia balas menyinggung kasus hoax Ratna Sarumpaet.

"Jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo karena kita ini negara hukum, ada mekanisme hukum. Kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat hukum. Jangan sering grusa grusu, sampaikan sesuatu seperti jurkam Pak Prabowo misalnya katanya dianiaya, apa yang terjadi ternyata operasi plastik," ucap Jokowi.

Prabowo-Sandiaga mendapat pertanyaan tentang banyaknya peraturan yang tumpang tindih dan tidak harmonis. Prabowo mengaku akan memanfaatkan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

"Kami akan memberdayakan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang melibatkan pakar hukum yang terbaik untuk sinkronisasi sehingga UU di pusat tidak tabrakan dengan daerah," ucap Prabowo.

Sandiaga menambahkan. Dia akan melibatkan ahli. Prabowo-Sandiaga memastikan tugas besar ini menjadi tanggung jawab presiden dan wakil presiden.

"Harmonisasi harus dilakukan untuk kepastian hukum. Hukum harus menghadirkan peluang bagi investasi," ucap Sandiaga.

Jokowi menanggapi. Dia memastikan akan membuat pusat legislasi nasional sehingga dikontrol oleh presiden lewat satu pintu dan tidak tumpang tindih.

"Kita sederhanakan semua. Apabila tumpang tindih langsung kelihatan dan langsung revisi dengan baik," ujar Jokowi.

Sementara itu, Prabowo mengatakan tanggung jawab penyelesaian masalah ini adalah tanggung jawab presiden. "Nyatanya sekarang tumpang tindih aturan, makanya butuh pakar-pakar. Kita ingin percepatan, kita ingin terobosan," ucapnya.

Prabowo-Sandiaga memaparkan visi dan misi dalam bidang hukum. Prabowo bicara soal akar masalah yaitu gaji dari para penegak hukum.

"Dalam menghadapi masalah hukum, HAM, korupsi, terorisme, kami selesaikan dari muara masalah. Kita harus cukup uang menjamin kualitas hidup semua petugas yang berwenang ambil keputusan sehingga mereka tidak bisa dikoreksi, tidak digoda koruptor yang nyogok mereka, kita bisa mengatasinya," ucap Prabowo.

Itu menjadi salah satu strategi utama Prabowo-Sandi. "Hukum bukan untuk orang kaya. Keadilan untuk semua, keamanan untuk semua," ujarnya.

Sandiaga ikut memberikan pemaparan singkat. Menurutnya, hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

"Bersama Prabowo-Sandi Insyallah kita tegakkan hukum, kita pastikan tidak ada korupsi lagi, kita pastikan Indonesia jaya," ucap Sandiaga.

Foto: Dok. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) memaparkan visi misi di bidang hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Waktu 3 menit dihabiskan oleh Jokowi sementara cawapres Ma'ruf Amin tidak ikut bicara.

"Visi kami Indonesia Maju. Kami menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan. Indonesia yang semakin maju, demokratis dan modern, penegakan hukum dan HAM semakin baik. Yang penting, tetapi pemenuhan hak ekonomi menjadi pilihan kami memajukan Indonesia," kata Jokowi.

"Kita masih memiliki beban pelanggaran HAM mas lalu, tidak mudah karena masalah kompleksitas hukum pembuktian, harusnya sudah selesai. Kami tetap komitmen selesaikan masalah HAM," sambungnya terkait masalah HAM.

Jokowi menegaskan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Untuk pemberantasan korupsi, Jokowi-Ma'ruf mendorong sinergi KPK, kejaksaan, dan kepolisian.

Foto: Dok. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/

Debat perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara dimulai. Penyanyi Judika membuka dengan lagu Zamrud Khatulistiwa. Ketua KPU Arief Budiman memanggil Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga. Mereka lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan sambutan singkat kemudian moderator Ira Koesno dan Imam Priyono naik ke atas panggung.

Jokowi dan Ma'ruf Amin tiba di Hotel Bidakara pukul 19.30. Kompak berkemeja putih dan berpeci, keduanya masuk ke ruang tunggu. Jokowi lalu memakai kemeja merah.

Foto: Dwi-detikcom

Silahkan memilih, persaudaraan tetap jalan #kerjakerja #01JokowiAmin pic.twitter.com/AsdD75afxC

— Pramono Anung (IG : @pramonoanungw) (@pramonoanung) January 17, 2019

Prabowo dan Sandiaga tiba di lokasi debat, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Keduanya kompak berjas dengan dasi merah dan peci. Saat tiba, keduanya berpose dua jari.

Menjelang Debat bersama Cawapres ⁦@sandiuno⁩ , ada Mas ⁦@sudirmansaid⁩ Bro ⁦@Dahnilanzar⁩ ⁦@Gamal_Albinsaid⁩ ⁦@SabriMiftah⁩ pic.twitter.com/KxL5Rl7y7u

— Fadli Zon (@fadlizon) January 17, 2019

Sebelum berangkat ke lokasi debat, Ma'ruf lebih dahulu menemui Jokowi di Istana Kepresidenan. Mereka salat Maghrib bersama sebelum ke Hotel Bidakara.

Foto: Jokowi, JK hingga Ma'ruf Amin salat di Istana (Noval Dhwinuari Antony/detikcom)

Sandiaga Uno tiba di rumah Prabowo Subianto di Kertanegara sebelum berangkat menuju lokasi debat perdana Pilpres 2019. Sandi datang mengenakan kemeja dan dasi.

Dia tiba menaiki mobil hitam dengan nomor polisi B 2631 SFC. Sandi langsung masuk melalui pintu depan dan tak berbicara apa pun terkait debat nanti.

Foto: Sandiaga Uno tiba di rumah Prabowo. (Ahmad Bil Wahid/detikcom).

Polisi sudah mulai mensterilkan lokasi debat capres di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Barisan polisi sudah menutup jalan menuju gedung Birawa, Hotel Bidakara, tempat diadakannya debat. Penjaga bertanya undangan atau id akses untuk masuk ke lokasi.

Jika tidak bisa menunjukkan, maka tidak diperkenankan masuk. Polisi memang sudah menyiapkan lokasi nonton bareng debat di lapangan sekitar gedung hotel.

Foto: Polisi mulai mensterilkan lokasi debat capres di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. (Arief-detikcom)