.webp)
"Karena lebih banyak dikira terorisme itu terkait dengan Islam. Jadi lebih tepat Pak Ma'ruf yang menjawab lengkap dengan ayat-ayat Alqurannya dibacakan sekaligus," ujar Yusril di Djakarta Theater, Jl MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).
Yusril menjelaskan penekanan soal isu terorisme akan dipegang oleh Ma'ruf. Dia nantinya akan memaparkan penanganan terorisme yang dilakukan pemerintah bukan berarti memusuhi Islam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi beliau ingin sekali ada pendekatan atau pemahaman yang perlu diluruskan dalam memahami Islam supaya lebih damai, toleran, bersahabat, kepada yang lain dan itu akan terus dilakukan lagi di masa yang akan datang," lanjut Yusril.
Ketua Umum PBB itu juga mengatakan Jokowi dalam pemerintahannya bersama DPR tengah mengamendemen undang-undang terorisme yang dibuat pada 2002. Meski demikian, Yusril menegaskan, baik Jokowi maupun Ma'ruf siap menjawab semua pertanyaan terkait tiga tema materi debat lainnya, yakni hukum, HAM, dan korupsi.
"Alhamdulillah pada masa Pak Jokowi itu tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat. Itu tidak ada. Tidak terjadi dan memang untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu itu banyak kendalanya, terutama kendala hukum dan kendala teknis penyidikannya. Nah, seperti kita tahu bahwa itu harus diselesaikan dengan pengadilan HAM ad hoc, harus dimulai dari pembentukan tim pencari fakta, kasih ke Jaksa Agung, kasih ke DPR, DPR baru meminta presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc. Tapi ini kan inisiatif itu kan tidak pernah terjadi pada masa pemerintahan Pak Jokowi selama 4 tahun terakhir ini," jelas Yusril.
Jokowi Jawab Kasus Novel Baswedan
Sementara itu, sang capres, kata Yusril, siap menjawab isu soal HAM, khususnya penyelesaian kasus Novel Baswedan. Apalagi Jokowi sudah meminta agar aparat hukum meneruskan penyidikan.
"Soal Novel, jawaban Pak Jokowi singkat saja, teruskan penyidikan terhadap kasus itu dan beliau ingin disegerakan penuntasan terhadap kasus yang menimpa Pak Novel," ujar Yusril.
Dalam kasus ini, Komnas HAM sudah memberi rekomendasi terkait penanganan kasus teror air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan. Rekomendasi diberikan ke berbagai lembaga, mulai Polri hingga presiden. Yusril mengatakan Jokowi telah menyetujui hal tersebut.
"Jokowi juga tegaskan pemerintah setuju dan menerima rekomendasi dari Komnas HAM untuk membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus Novel Baswedan," katanya.
Tonton juga video 'Debat Perdana, Ma'ruf Amin Terdepan Hadapi Isu Terorisme':
 |
