Kompensasi BBM, 15 Juta Keluarga Dapat Rp 100 Ribu/Bulan

Jakarta - Sebanyak 15,5 juta keluarga miskin berhak mendapatkan subsidi langsung tanpa syarat berupa uang tunai senilai Rp 100 ribu per bulan. Hal ini dilakukan pada saat pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM nanti. Program ini mendampingi progam penyaluran dana kompensasi tidak langsung lainnya yang telah berjalan selama ini. Tujuannya adalah memberi cukup bantalan pada pihak-pihak yang mendapat beban paling berat dari kenaikan BBM nanti. "Dananya akan ditranferkan satu minggu sebelum pengumuman kenaikan BBM nanti. Agar saat BBM naik, mereka sudah pegang dana cash," kata Menkominfo Sofyan Djalil petang ini di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (9/9/2005). Subsidi langsung itu sendiri merupakan hasil rapat kabinet mengevaluasi pencapaian target penyaluran dana kompensasi akibat kenaikan BBM yang telah berjalan. Rapat yang dipimpin Presiden Susilo B. Yudhoyono ini, diikuti antara lain oleh Wapres Jusuf Kalla, Menko Kesra Alwi Shihab, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, Manko Polhukam Widodo AS, Panglima TNI Endriartono Sutarto dan Kapolri Sutanto. Merealisasikan program baru ini, setiap tahunnya pemerintah harus mengeluarkan uang cash sebesar Rp 19,2 trilyun. Dananya akan diambil dari anggaran subsidi kompensasi akibat kenaikan harga BBM yang telah dianggarkan di APBNP 2005 sebesar Rp 120 trilyun. Mekanisme penyaluran akan dilaksanakan setiap tiga bulan sekaligus melalui kantor-kantor cabang BRI yang tersebar hingga tingkat kelurahan. Pembayarannya dilakukan pada komunitas rakyat miskin akan dilaksanakan oleh jaringan PT Pos dan Giro. Untuk bisa mencairkan dana tersebut, maka nantinya kepala keluarga wajib menunjukkan kartu tanda miskin yang akan dikeluarkan BPS bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. "Dasar untuk mengambil kartu adalah KTP. Kalau yang tidak punya KTP, diberikan bisa terjadi moral hazard. Akan sangat sulit mempertanggungjawabkannya," tambah Sofyan. (atq/)