DPRD Minta APBN untuk Bangun MRT Aceh

Aceh - Pemerintah Provinsi Aceh berencana membangun mass rapid transit (MRT) di Kota Banda Aceh. Pembangunan ini dilakukan untuk menjadikan Banda Aceh sebagai kota modern. Lalu, sudah perlukah MRT di Tanah Rencong?

Wakil Ketua Komisi IV DPR Aceh Asrizal Asnawi mengaku sepakat dengan wacana pembangunan moda transportasi modern itu bila anggarannya menggunakan APBN. Namun Pemprov Aceh harus melakukan studi lebih dulu dan merencanakannya dengan matang.

"(Soal MRT ini) tidak ada dalam APBA (2019). Saya sepakat kalau APBN yang dipakai untuk pembangunan," kata Asrizal saat dimintai konfirmasi detikcom, Rabu (16/1/2019).

Baca juga: Wow! Pemprov Aceh Berencana Bangun MRT

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi, kata Asrizal, di satu sisi membutuhkan pembangunan transportasi modern. Soalnya, ibu kota Tanah Rencong ini menjadi tujuan utama bagi masyarakat yang datang ke Aceh via jalur udara.

"Saya sangat sependapat dengan pernyataan pak Plt gubernur kita harus siap dengan moda transportasi modern. Banda Aceh inikan pusat ibu kota kita, sentral tujuan. Jadi kalau orang mau ke Aceh pakai udara umumnya ke Banda Aceh. Nah kalau ini kita tidak siapkan dari sekarang, maka barang itu tidak siap dalam dua-tiga tahun," jelas anggota dewan Bidang Pembangunan dan Tata Ruang ini.

Menurut Asrizal, pembangunan di Provinsi Aceh saat ini masih jauh tertinggal dibanding daerah lain di Indonesia. Wacana pembangunan MRT dilakukan untuk mengatasi ketertinggalan tersebut. Namun seharusnya wacana itu digaungkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Sementara itu, perihal di daerah masih banyak jalan rusak serta jembatan 'maut', katanya, itu juga harus dipikirkan. Tapi saat ini sudah ada aturan dari Mendagri dan presiden tentang penggunaan uang dari provinsi. Pemerintah provinsi tidak dapat lagi secara langsung menempatkan uang di kabupaten/kota.

"Jadi kalau ada orang yang bertanya masih ada jembatan maut segala macam, ini kan sudah ada dana desa, sudah bisa diberdayakan. Nah di kabupaten ada uang Doka (Dana Otonomi Khusus Aceh) yang kita bagi, harusnya mereka mengusulkan apa ini untuk menjadi otoritas pembangunan mereka, ini harus mereka utamakan," jelas politikus PAN ini.

"Kalau mereka tidak pernah mengusulkan ke kita, kita nggak boleh tarik uang provinsi itu langsung ke kabupaten/kota," ungkap Asrizal.

Baca juga: Jepang Garap Desain dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban

Seperti diketahui, Pemprov Aceh berencana membangun Banda Aceh sebagai kota modern. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun transportasi umum, seperti mass rapid transit (MRT), di ibu kota Provinsi Aceh tersebut.

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mendukung dan menyambut baik rencana pemerintah Aceh membangun MRT. Dia mengatakan pembangunan MRT bakal menunjang sektor pariwisata.

"Kami menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi membangun MRT di Banda Aceh. Transportasi bertaraf internasional ini nantinya akan menjadi penunjang sektor pariwisata," kata Aminullah Usman. (agse/asp)