Cegah Peredaran Sabu di LP, Dirjen Perintahkan Sidak HP di Sel

Lampung - Dirjen Pemasyarakatan (Pas) Sri Puguh Budi Utami mengakui hingga saat ini kondisi di dalam sel tahanan belum bersih dari peredaran gelap narkoba, terutama melalui telepon seluler. Oleh sebab itu, pihaknya akan terus merazia untuk memberantasnya.

"Saya selalu melakukan inspeksi mendadak ke lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Hal itu kita lakukan untuk mengantisipasi adanya peredaran narkotika melalui handphone," kata dia setelah menandatangani Pakta Integritas di Lapas Way Huwi, Lampung Selatan, sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (15/1/2019).

Baca juga: Napi Nyoblos di Pemilu 2019: Jabar Terbanyak, Disusul Sumut

Belum bersihnya sel tahanan dari narkoba disebabkan lapas dan rutan banyak dihuni narapidana atau tahanan yang terlibat kasus narkoba.

"Sebanyak 115 ribu lebih penghuni lapas dan rutan adalah kasus narkoba, dan 43 ribu lebih adalah pengguna. Belum lagi yang bandar ataupun pengedarnya," kata dia.

Sri Puguh menambahkan, untuk pengguna narkotika, seharusnya dilakukan rehabilitasi. Sebab, jika tidak direhabilitasi, mereka pasti akan melakukan segala hal untuk memenuhi kebutuhannya.

"Percayalah pasti mereka akan memenuhi kebutuhannya selama di dalam, apalagi sudah kecanduan yang luar biasa. Kita berupaya mendorong supaya mereka mendapat kesempatan untuk direhabilitasi bekerja sama dengan Kemenkes dan pihak-pihak yayasan lainnya," kata dia.

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK WBBM) UPT Pemasyarakatan, pihaknya akan menyiapkan pembangunan zona integritas.

"Sudah 6 UPT Pemasyarakatan yang memperoleh predikat WBK, tahun ini kita dorong untuk dapat WBBM," ucapnya.

Baca juga: Barang Mewah di Sel Napi Sukamiskin, Dirjen PAS: Petugas Sulit Tolak

Utami mengatakan, pada 2019, sebanyak 100 UPT Pemasyarakatan direkomendasikan untuk bisa memperoleh predikat WBK, sedangkan yang sudah WBK diharapkan bisa menjadi WBBM.

Pembangunan zona integritas menjadi fokus Ditjen Pemasyarakatan untuk semakin baik dalam menjalankan roda birokrasi dan mendukung program dari pemerintah.

Reformasi birokrasi dan manajemen perkantoran berbasis elektronik sangat diperlukan di era saat ini.

"Semua itu dimulai dari penguatan terhadap sumber daya manusia (SDM) yang ada. SDM lengkap pasti bisa terealisasi," tegas Utami

Baca juga: Hendak Jenguk Suami di Rutan Sigli Aceh, Nurleli Terciduk Bawa Sabu

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Bambang Maryono juga menuturkan pencanangan pembangunan zona integritas menjadi fondasi mewujudkan birokrasi yang baik.

"Tentu WBK WBBM bagi UPT Pemasyarakatan yang ada di Lampung menjadi target kita dan akan kita perjuangkan," ujar Bambang. (asp/asp)