Pemprov DKI Diminta Jalankan Aturan Uji Emisi

Jakarta - Koalisi masyarakat peduli udara sehat menilai kualitas udara di Jakarta makin tahun makin memburuk. Pemerintah DKI diminta menjalankan regulasi soal uji emisi kendaraan bermotor secara berkala.

"Yang harus dilakukan pemda Jakarta karena sumber pencemaran udara dari kendaraan bermotor, ya, harusnya uji emisi harus dilakukan, setiap kendaraan di Jakarta harus memenuhi baku mutu emisi," kata Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin dalam diskusi di kantornya, di gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Baca juga: Bus Rapid Transit Semarang Kawinkan Solar dan BBG

Berdasarkan riset koalisi ini, baku mutu udara daerah (BMUAD) Jakarta selalu di atas BMUAD yang ditetapkan pemerintah. Misalnya, terkait partikel debu untuk ukuran sekitar 10 mikron, normalnya 50 ug/m3, namun hasil pengukuran rata- rata 125 ug/m3. Kemudian partikel debu ukuran 2,5 mikron normalnya 25 ug/m3, namun hasil pengukuran sekitar 38-40 ug/m3.

Ahmad mengatakan peraturan uji emisi kendaraan bermotor itu sudah tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun ia menilai regulasi itu belum dijalankan dengan maksimal oleh Pemprov DKI.

Baca juga: Penjelasan KH Ma'ruf soal Kabar Esemka Diluncurkan Oktober

Menurutnya, Pemprov DKI bisa menggandeng Dirlantas Polda Metro Jaya dalam menangani permasalahan mutu udara ini. Ia menyebut Dirlantas Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI bisa menilang kendaraan yang tidak memenuhi standar baku mutu emisi.

(ibh/rvk)