DetikNews
Senin 14 Januari 2019, 13:20 WIB

NasDem DKI soal Sertifikat Layak Kawin: Emangnya Sapi?

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
NasDem DKI soal Sertifikat Layak Kawin: Emangnya Sapi? Foto: Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus. (Indra-detikcom)
Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewajibkan pasangan yang akan kawin untuk membuat sertifikat layak kawin. Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menyebut kebijakan tersebut seharusnya cukup sosialisasi, bukan kewajiban.

"Harusnya sosialisasi saja kesadaran mereka saling ceklah di antara mereka aja. Itu menjadi kewajiban dari gubernur untuk mengerahkan aparatur untuk melakukan sosialisasi tersebut bukan dengan sertifikat. Cukup sosialisasi saja, jangan pakai sertifikat. Emangnya ini sapi," kata Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus saat dihubungi, Senin (14/1/2019).

Bestari mengatakan kewajiban membuat sertifikat layak kawin akan menyusahkan warga menikah. Dia meminta, seharusnya Pemprov DKI memudahkan warga menikah bukan mempersulit.

"Ya kan nanti jadi nikah siri semua, kalau mau nikah dihalang-halangin. Nanti lurahnya yang didemo," ucapnya.


Persyaratan ini tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. Dilakukan di puskesmas dan menjadi syarat untuk mengurus pengantar menikah dari kelurahan.

Dijelaskan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Khafifah Any, peraturan ini bertujuan untuk mencegah berbagai masalah kesehatan dan dilaksanakan bekerja sama dengan KUA (Kantor Urusan Agama). Bila ditemukan ada penyakit atau risiko penularan, maka bisa diatasi sejak dini.

"Wajib, sejak Januari 2018," kata Any saat dihubungi detikHealth, Jumat (11/1).

Any mengakui bahwa program ini sangat baik dijalankan karena setiap anak yang dilahirkan bisa menjadi generasi penerus yang sehat dengan berawal dari kedua orang tuanya.

Namun ternyata masih saja ada beberapa masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut, Any menyebut kurang sosialisasi adalah salah satu penyebabnya.

"Sekarang gini, tidak semua orang mau disuruh check up rutin kan, padahal udah gratis. Ada yang nggak mau cek karena takut ketahuan sakitnya, kan bisa diobati ya," jelasnya.
(gbr/van)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed