Senin 14 Januari 2019, 03:37 WIB
PKS Mau Perjuangkan RUU Perlindungan Tokoh Agama, PKB Singgung Habib Bahar
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding (Foto: Nur Azizah Rizki/detikcom)
Jakarta -
PKS ingin memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol-simbol Agama. PKB mengatakan hukum di Indonesia sudah secara komprehensif mengatur perlindungan kepada semua orang.
"Hukum kita ini sudah komprehensif mengatur perlindungan kepada semua orang. Nggak boleh cuma kelompok tertentu. Perlindungan hukum itu harus diperjelas," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/1/2019) malam.
Dia mengatakan hukum yang ada di Indonesia prinsipnya sudah melindungi manusia. Dan setiap orang punya posisi yang sama di depan hukum.
"Prinsip hukum itu kan instrumen untuk melindungi warga negara. Jadi siapa pun dia kita ini ada di posisi yang disebut sama di depan hukum, tidak ada pembedaan. Sepanjang dia melanggar hukum siapa pun dia harus ditindak. Tidak peduli dia pejabat, tokoh agama atau apa pun ya tidak peduli," ujar Karding.
Karding mengatakan rencana tersebut sebagai upaya framming dari PKS.
"Saya kira itu framming saja untuk memperjelas bahwa mereka membela ulama, kita mengkriminalisasi ulama. Itu sih cara-cara PKS aja lah," katanya.
Karding menegaskan tak ada seorang pun yang kebal hukum. Dia lalu menyinggung nama Habib Bahar bin Smith yang tengah dihadapkan pada kasus dugaan penganiayaan.
"Misalnya gini, taruhlah saya sebut namanya Habib Smith. Dia mempersekusi sama melukai anak-anak. Pertanyaannya kalau UU perlindungan hukum kepada tokoh agama itu ada, apakah orang-orang seperti itu dilindungi? Pasti rasa keadilan semua rakyat akan tersakiti. Pasti itu," ujar dia.
"Nggak ada satu pun warga negara yang kebal hukum sepanjang dia terbukti melakukan itu. Jadi itu menurut saya hanya ide saja untuk mem-framming bahwa Jokowi ini kriminalisasi, (kemudian mengatakan) kami lah yang membela ulama. Padahal yang sebenarnya kan nggak ada seperti itu," sambung Karding.
Sebelumnya, PKS mengatakan ingin menghadirkan perlindungan bagi para pendakwah agama RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol-simbol Agama. Muzammil memandang RUU tersebut penting untuk melindungi simbol-simbol semua agama yang ada di Indonesia dan melindungi aktivitas para pemuka semua agama atau pendakwah di Tanah Air.
"Jadi saya kira perlindungan terhadap pendakwah agama dan simbol-simbol agama itu penting. Kita belajar dari kasus pembakaran bendera tauhid," kata Wakil ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Al Muzzamil Yusuf, seperti dilansir Antara, Minggu (13/1).
"Para pendakwah agama membawa misi UUD 1945 yang mengamanatkan pendidikan nasional untuk meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia," ucapnya.
Tonton juga video 'Baliho Prabowo-Sandi Ada Foto Gatot, Sandi Angkat Suara':
(jbr/jbr)
"Hukum kita ini sudah komprehensif mengatur perlindungan kepada semua orang. Nggak boleh cuma kelompok tertentu. Perlindungan hukum itu harus diperjelas," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/1/2019) malam.
Dia mengatakan hukum yang ada di Indonesia prinsipnya sudah melindungi manusia. Dan setiap orang punya posisi yang sama di depan hukum.
"Prinsip hukum itu kan instrumen untuk melindungi warga negara. Jadi siapa pun dia kita ini ada di posisi yang disebut sama di depan hukum, tidak ada pembedaan. Sepanjang dia melanggar hukum siapa pun dia harus ditindak. Tidak peduli dia pejabat, tokoh agama atau apa pun ya tidak peduli," ujar Karding.
"Saya kira itu framming saja untuk memperjelas bahwa mereka membela ulama, kita mengkriminalisasi ulama. Itu sih cara-cara PKS aja lah," katanya.
Karding menegaskan tak ada seorang pun yang kebal hukum. Dia lalu menyinggung nama Habib Bahar bin Smith yang tengah dihadapkan pada kasus dugaan penganiayaan.
"Misalnya gini, taruhlah saya sebut namanya Habib Smith. Dia mempersekusi sama melukai anak-anak. Pertanyaannya kalau UU perlindungan hukum kepada tokoh agama itu ada, apakah orang-orang seperti itu dilindungi? Pasti rasa keadilan semua rakyat akan tersakiti. Pasti itu," ujar dia.
"Nggak ada satu pun warga negara yang kebal hukum sepanjang dia terbukti melakukan itu. Jadi itu menurut saya hanya ide saja untuk mem-framming bahwa Jokowi ini kriminalisasi, (kemudian mengatakan) kami lah yang membela ulama. Padahal yang sebenarnya kan nggak ada seperti itu," sambung Karding.
Sebelumnya, PKS mengatakan ingin menghadirkan perlindungan bagi para pendakwah agama RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol-simbol Agama. Muzammil memandang RUU tersebut penting untuk melindungi simbol-simbol semua agama yang ada di Indonesia dan melindungi aktivitas para pemuka semua agama atau pendakwah di Tanah Air.
"Jadi saya kira perlindungan terhadap pendakwah agama dan simbol-simbol agama itu penting. Kita belajar dari kasus pembakaran bendera tauhid," kata Wakil ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Al Muzzamil Yusuf, seperti dilansir Antara, Minggu (13/1).
"Para pendakwah agama membawa misi UUD 1945 yang mengamanatkan pendidikan nasional untuk meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia," ucapnya.
Tonton juga video 'Baliho Prabowo-Sandi Ada Foto Gatot, Sandi Angkat Suara':
 |
(jbr/jbr)
