Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily membandingkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai tegas. Dia menilai ketegasan itu akan sulit ditiru oleh Prabowo.
"Jokowi adalah pemimpin berani melawan kekuatan pemburu rente dan oligarki ekonomi-politik yang merupakan warisan rezim Orde Baru. Sehingga Jokowi tidak ada beban untuk membubarkan Petral. Hal ini akan sulit dilakukan oleh Prabowo-Sandi karena banyak konflik kepentingan dengan sisa-sisa kekuatan oligarki Orde Baru, seperti keluarga Cendana yang mendukung paslon 02, atau mengembalikan pada era Orde Baru," kata Ace melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (12/1/2019).
Ace menilai Jokowi mempunyai rekam jejak yang baik terkait penegakan hukum, terutama korupsi. Dia mengatakan Jokowi terbukti bersih sejak menjabat Wali Kota Solo hingga saat ini.
"Jokowi memiliki rekam jejak sebagai pemimpin yang berintegritas. Pada tahun 2010, saat menjadi Wali Kota Solo, Jokowi mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award. Upaya pencegahan korupsi dilanjutkan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan e-budgetting," jelas Ace.
Ace juga mengatakan Jokowi tidak mempunyai konflik kepentingan. Dia memuji anak-anak Jokowi yang tidak memanfaakan posisi ayahnya dalam berbisnis.
"Jokowi juga tidak punya beban terkait dengan konflik kepentingan terkait bisnis keluarga. Anak-anaknya justru jualan martabak dan pisang goreng. Sebaliknya sulit membayangkan akan tidak ada konflik kepentingan terkait bisnis keluarga Prabowo dan juga Sandi," ucapnya.
Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak bicara soal pandangan capres nomor urut 02 tentang jaksa agung. Menurut Dahnil, Prabowo tak akan pernah mengangkat jaksa agung yang berlatarbelakang sebagai kader partai politik.
"Prabowo dan Bang Sandi berulang kali menyatakan bahwasanya penegak hukum itu adalah bagian penting dari pemberantasan korupsi. Kalau penegak hukumnya bermasalah jangan harap bisa melakukan pendidikan korupsi atau pencegahan korupsi. Polisi, Jaksa termasuk KPK harus diperkuat, jadi perhatian khusus," kata Koordinator Juri Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak di Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
"Nah kalau terkait dengan ini bahwasanya Prabowo tidak akan pernah melakukan mengangkat Jaksa Agung yang berasal dari partai politik tertentu," imbuhnya.
Dahnil mengatakan terkait pemberantasan korupsi, tim Prabowo-Sandiaga telah merumuskan sejumlah program di antaranya adalah menjadikan gerakan antikorupsi sebagai gerakan budaya.
"Memastikan antikorupsi itu menjadi membudaya. Jadi kalau Anda baca di visi-misi itu kami menggunakan istilah pemberantasan korupsi itu harus menjadi gerakan," sebut Dahnil. (fdu/dnu)
