Sejumlah Anggota DPRD Sumut Juga Menolak Rudolf Pardede

Medan - Ini perkembangan teranyar dalam pentas politik Sumatera Utara (Sumut) pasca meninggalnya Gubernur Rizal Nurdin dalam kecelakaan pesawat Mandala Airlines. Kalangan DPRD Sumut juga menolak penunjukan Rudolf Pardede sebagai pelaksana tugas gubernur. Padahal Rudolf sekarang ini merupakan wakil gubernur.Salah satu penolakan itu datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut Ketua PKS Sumut M Nuh, alasan utama penolakan itu terutama karena masih belum jelas tentang ijazah SMA Rudolf Pardede."Ijazahnya ada atau tidak. Kalau ada, asli atau tidak. Hal ini harus jelas terlebih dahulu. Kalau persoalan ini belum beres, tentu sulit bagi kita untuk menerima Rudolf sebagai pelaksana tugas," kata M Nuh kepada detikcom di Medan, Kamis (8/9/2005). Jika memang masalah ini sudah jelas, yang ditandai dengan adanya proses hukum yang tuntas dari kepolisian, kata M Nuh, tentu tidak menjadi persoalan jika Rudolf diangkat Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksana tugas gubernur.Persoalan ijazah Rudolf memang sudah lama terpendam. Pada waktu mencalonkan diri bersama Rizal Nurdin tahun 2003 lalu dan akhirnya terpilih, panitia khusus DPRD Sumut untuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur, menganggap persoalannya selesai. Sebab, ada surat keterangan yang menyatakan ijazah itu hilang. Namun kepolisian yang diminta untuk menyelidiki masalah ini lebih lanjut ternyata tidak juga bisa memberikan kepastian. "Masalah ijazah ini kami anggap mencemari pendidikan. Sebab itu sangat disayangkan Mendagri terlalu cepat mengambil tindakan. Hendaknya karena ada masalah ini, Mendagri menunjuk pelaksana khusus. Nanti setelah persoalan tuntas, yakni ada kepastian tentang ijazah itu, barulah Rudolf diformalkan sebagai pelaksana tugas," kata M Nuh. Sebelumnya Raden Syafii, Ketua Partai Bintang Reformasi (PBR) Sumut selaku Ketua FPBR Sumut DPRD Sumut, juga memberikan pernyataan senda. Dalam keterangannya kepada media massa, Raden Syafii bahkan menyatakan Fraksi PBR akan melakukan aksi walk out pada setiap paripurna DPRD yang dihadiri Rudolf Pardede."Jika Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut tidak menuntaskan keabsahan ijazah Rudolf, maka fraksi akan tetap melakukan walk out setiap rapat yang dihadiri Rudolf," kata Syafii. Penolakan juga disampaikan para mahasiswa Sumut yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Sumatera Utara. Mereka menyampaikan aspirasinya dalam aksinya di Kantor Depdagri. (asy/)