DetikNews
Kamis 10 Januari 2019, 20:06 WIB

KLHK Pastikan Masalah Lingkungan PT Freeport Sudah Ada Penyelesaian

Tia Reisha - detikNews
KLHK Pastikan Masalah Lingkungan PT Freeport Sudah Ada Penyelesaian Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ilyas Asaad /Foto: Dok KLHK
Jakarta - Setelah Pemerintah RI berhasil mengambil alih kepemilikan PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan proses divestasi 51% saham PTFI. Masalah-masalah terkait lingkungan hidup yang ada di PTFI sudah memiliki roadmap penyelesaiannya.

Hal ini diungkap dalam Media Briefing oleh Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ilyas Asaad selaku Ketua Tim Penanganan Masalah Lingkungan Hidup dan Kehutanan PTFI, di Jakarta.


Masalah limbah Freeport yang sejak tahun 1974 sampai 2018 diketahui mengalirkan tailing melalui Sungai Aghawagon dan Sungai Ajkwa, serta menempatkannya di Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) seluas 230 km persegi sudah sesuai aturan yang diterbitkan saat itu.

"Tahun 1997 sudah diperhitungkan dalam AMDAL dampak lingkungan pertambangan PTFI. Tailing yang dihasilkan PTFI sebesar 167 juta metrik ton perhari, maka dibuatlah ModADA untuk penampungan. Kenapa tidak dibuang ke laut saja seperti dilakukan PT Newmont? Karena itu harus laut dalam sekitar 1.000 meter agar tailing dapat mengendap di dasar laut. Laut Arafuru hanya 100 meter, maka untuk mengatasinya dibuatlah lokasi penampungan ModADA seluas 230 km persegi," ujar Ilyas dalam keterangan tertulis, Kamis (10/1/2018).

Kegiatan mengalirkan tailing oleh PTFI melalui Sungai Aghawagon dan Sungai Ajkwa, lanjut Ilyas, sudah sesuai dengan izin dari Pemerintah Propinsi Papua. Hal ini disampaikan melalui surat keputusan Gubernur Provinsi Irian Jaya Nomor 540 tahun 2002 tentang Izin Pemanfaatan Sungai Aghawagon, Sungai Otomona, Sungai Ajkwa dan Sungai Minajerwi untuk Penyaluran Limbah Pertambangan. Ada juga melalui Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penetapan Peruntukan dan Pemanfaatan Sungai Aghawagon, Otomona, Ajkwa di Kabupaten Mimika.

Ilyas melanjutkan bahwa untuk menghindari melubernya tailing, telah dibangun tempat penimbunan tailing yang disebut ModADA seluas 230 km persegi, tanggul di sisi timur sepanjang 54 Km dan di sisi barat sepanjang 52 km dengan jarak antara 4 sampai 7 km. Pembangunan tersebut sudah sesuai dengan dokumen Amdal 300 K yang dikeluarkan oleh Kementerian LH pada tahun 1997.

Dengan demikian, lanjutnya, penggunaan sungai dan areal ModADA seluas 230 km persegi telah diperhitungkan sejak awal sebagai tempat penampungan tailing. Hal ini pun seharusnya sudah tidak dihitung lagi sebagai bentuk kerusakan lingkungan.

Selanjutnya, untuk penyelesaian masalah limbah tailing ke depan, ujar Ilyas, telah dibuat roadmap pengelolaan limbah tailing jangka panjang dengan pembagian menjadi dua tahap, yaitu periode 2018-2024 dan 2025-2030.

Roadmap ini disusun PTFI dan disupervisi oleh KLHK, serta dibuat dengan conceptual based yang dilengkapi dengan kajian-kajian rinci dari permasalahan di wilayah hulu sungai hingga hilir, pengendalian dampak, perlindungan hutan mangrove, dan kajian-kajian pemanfaatan limbah tailing yang sangat besar tersebut.

"Yang kita dorong bagaimana memanfaatkan tailing ini ada 160 juta metrik ton per hari. Di sana ternyata hasil pengamatan di lapangan bisa digunakan untuk road base jalan, jembatan. Bahkan kantor bupati di sana itu dibangun dengan tailing, maka kita akan buat kajian untuk pemanfaatan tailing ini," sambung Ilyas.

Rekomendasi BPK-RI bahwa PTFI wajib menyelesaikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 3.374,43 Ha pun telah dilaksanakan/dipenuhi melalui penerbitan IPPKH untuk kegiatan operasi produksi tembaga dan sarana penunjangnya atas nama PTFI seluas kurang lebih 3.810,61 Ha. Hal ini dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.590/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2018 tanggal 20 Desember 2018.


Dengan Keputusan Menteri ini, penggunaan kawasan hutan untuk aktivitas PTFI telah sah secara hukum. Namun demikian, denda sebesar Rp 460 miliar akibat penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sejak tahun 2008 harus tetap diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Permenkeu No 91 Tahun 2009.

Untuk memastikan dijalankannya roadmap ini, Menteri LHK Siti Nurbaya telah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 594/Menlhk/Setjen/PLA.0/12/2018. Keputusan Menteri tersebut menegaskan langkah yang perlu dilakukan oleh PTFI dalam menuju pengelolaan tailing yang lebih baik seperti di atur dalam Keputusan Menteri nomor 175/Menlhk/Setjen/PLB.3/4/2018.
(ega/prf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed