Dirjen Otda Sumarsono Jelaskan Regulasi Perizinan Meikarta ke KPK

Jakarta - Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengaku menjelaskan rekomendasi dan regulasi perizinan pembangunan proyek Meikarta saat diperiksa KPK.

"Banyaklah pertanyaannya, lupa, sekitar 15. Tapi intinya terkait dengan regulasi dan rekomendasi Gubernur (Jawa Barat) terkait dengan perizinan," kata Sumarsono setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2019).

"Substansinya, pembangunan sudah berjalan, sementara perizinan belum lengkap," imbuhnya.

Sumarsono juga menjelaskan surat kepada Gubernur Jawa Barat saat itu Ahmad Heryawan untuk mencari solusi dengan Pemkab Bekasi soal Meikarta. Termasuk memastikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tersebut telah terpenuhi.

"Jadi prinsipnya adalah memberikan background penjelasan regulasi atas permasalahan Ibu Neneng dalam kaitannya dengan proyek Meikarta dan kawan-kawan," sambungnya.

Baca juga: Dirjen Otda Sumarsono Diperiksa KPK soal Suap Meikarta

Sumarsono juga menjelaskan pertemuannya dengan Pemprov Jawa Barat, Pemkab Bekasi, dan kementerian terkait upaya menyelesaikan permasalahan di proyek tersebut. Ditjen Otda, menurutnya, hanya memfasilitasi pertemuan.

"Kemudian kita rapat, mengundang pihak-pihak terkait supaya, kalau polemik antara kepala daerah, gubernur, dan bupati, jangan di ruang publik, selesaikan dengan koordinasi secara resmi, termasuk mengundang kementerian terkait, termasuk ATR dan seterusnya. Jadi itu inisiatif Ditjen Otda untuk menyelesaikan masalah secara formal melalui proses koordinasi, sesuai dengan tugas pokok kami memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan," sambungnya.

Baca juga: KPK Telusuri Kaitan Pelesir DPRD Bekasi ke LN dengan Revisi Tata Ruang

Dalam pertemuan itu, disepakati sejumlah catatan persyaratan yang harus dilengkapi agar mendapat rekomendasi dalam menjalankan proyek tersebut. Namun Sumarsono menyebut, hingga kini rekomendasi tersebut belum keluar karena persyaratan yang disepakati tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.

"Rekomendasinya itu dengan catatan, rekomendasi yang dilakukan berdasarkan apabila memenuhi semua syarat-syarat amdal, lalu lintas, persediaan air baku, dan seterusnya itu. Jadi kalau persyaratan terpenuhi, ya rekomendasi berjalan. Kalau nggak, ya belum berlaku," ujar dia. (ibh/fdn)