.webp)
"Saya memang melihat ada usaha-usaha serius dan sistematis mendemoralisasi dan mendelegitimasi KPU sebagai sebuah institusi penting dalam demokrasi," ujar Sekjen PSI Raja Juli Antoni kepada wartawan, Rabu (9/1/2019).
Pernyataan Arief itu sebelumnya terkait dengan banyaknya isu yang menyudutkan KPU di media sosial belakangan ini. Misalnya, kasus hoax tujuh kontainer surat suara tercoblos hingga soal polemik penggunaan kotak kardus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Antoni mengatakan, menjelang Pilpres 2019 ini, memang banyak upaya yang serius dan sistematis untuk mendelegimitasi KPU. Menurutnya, hal itu sangat berbahaya bagi demokrasi Indonesia.
"Ini berbahaya sekali tidak hanya soal menang-kalah dalam kontestasi politik. Tapi ini menjadi penting dalam konteks bahwa kita harus merawat demokrasi kita, siapa pun yang akan menjadi presiden," katanya.
Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu mengaku baru saja bertemu dengan putri ketiga Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang merupakan Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). Dalam diskusinya bersama Anita Wahid, Antoni mengatakan banyak serangan hoax dan fitnah yang ditujukan ke KPU maupun ke Arief secara personal.
Misalnya, kabar hoax bahwa Arief merupakan adik Soe Hok Gie, aktivis yang beretnis Tionghoa. Soe Hok Gie memang memiliki adik bernama Arief Budiman (Soe Hok Djin), tapi dia merupakan sosok yang berbeda dengan Arief Budiman yang merupakan Ketua KPU.
"Di aplikasi mereka (Mafindo) itu terlihat ada beberapa fitnah yang ditujukan kepada KPU, terutama Ketua KPU. Dikatakan Pak Arief Budiman adalah adik Soe Hok Gie, tentu bukan tanpa maksud. Maksudnya adalah bahwa menandakan Pak Arief Budiman ini adalah Chinesse atau Tionghoa sehingga dikaitkan dengan pengiriman kontainer, 7 kontainer itu ya bagian dari usaha China menguasai Indonesia. Jadi ini mengkonfirmasi narasi yang selama ini dikembangkan bahwasanya Pak Jokowi adalah antek China," tutur Antoni.
"Dikatakan juga Pak Arief Budiman di situs Mafindo itu bahwasanya Pak Arief Budiman itu suaranya nggak banyak, kalah di pemilihan di DPR, tapi karena didukung oleh rezim dia kemudian menjadi Ketua KPU," sambung dia.
Antoni berharap ke depan tidak ada lagi upaya-upaya kotor untuk mendelegitimasi KPU ataupun mendiskreditkan Ketua KPU, sehingga kontestasi perpolitikan di Indonesia akan berlangsung damai dan tenteram.
"Hal-hal semacam ini seharusnya dihentikan ya, karena ini tidak hanya soal menang-kalah presiden, tapi ini soal bangunan demokrasi kita yang harus kita rawat bersama," sebut Antoni.
Terkait upaya delegitimasi terhadap KPU tersebut, Presiden Jokowi sebelumnya secara tegas meminta aparat keamanan tidak tinggal diam atas upaya pelemahan tersebut. Sebab, KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang harus didukung oleh semua pihak.
"Jadi kalau ada orang-orang, ada pihak-pihak, yang ingin melemahkan, mendelegitimasi, itu saya sampaikan ke Kapolri juga, tindak tegas!" kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta. (mae/elz)
