.webp)
"Justru kemarin ketika rapat sudah mulai, tertutup, teman-teman media sudah keluar, angka itu dikoreksi oleh Pak Wakil Presiden dan kami juga angkanya sama, yaitu Rp 100 triliun, bukan Rp 65 triliun lagi, lebih besar," ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (9/1/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini besar dan justru di situ beliau menunjukkan bahwa kasus-kasus betapa sulitnya mengatur kendaraan umum di Jakarta kalau kewenangannya tersebar. Karena itu, kewenangan harus dikonsolidasi," ucap Anies.
Anies menyebut DKI Jakarta memiliki sumber daya untuk membangun transportasi terintegrasi. Namun Anies mengaku tidak memiliki wewenang untuk itu.
"Punya sumber daya tapi nggak punya wewenang, jadi arahan kemarin adalah dikonsolidasi ke DKI dan beberapa kali DKI ditanya kesiapannya dan kita siap," kata Anies.
Anies menganggap kebijakan transportasi di sekitar Jakarta tidak mendukung beralihnya masyarakat ke transportasi publik. Dengan kewenangan ini, DKI bisa mengatur lalu lintas untuk menurunkan angka penggunaan kendaraan pribadi.
"Lalu lintas kita tidak bisa leluasa mengatur jalan-jalan utama itu tidak berada di kewenangan DKI. Dalam urusan transportasi ini, presiden melihat pentingnya DKI menjadi leading party, pihak yang mengkoordinir," ucap Anies.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) bersama beberapa menteri Kabinet Kerja. Pada rapat perdana ini, Jokowi juga mengundang para kepala daerah, khususnya di Jabodetabek.
Jokowi bilang rapat siang hari ini mengenai pengelolaan transportasi Jabodetabek yang diharapkan bisa mengurai kemacetan. Sebab, kerugian akibat macet di wilayah Jabodetabek mencapai Rp 65 triliun per tahun.
"Saya hanya membayangkan hitungan Bappenas yang saya terima setiap tahun kita kehilangan Rp 65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan. Rp 65 triliun per tahun," kata Jokowi di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (8/1).
Tonton juga video 'Jokowi: Rp 65 Triliun Hilang Tiap Tahun karena Kemacetan':
(dhn/tor)
