Menlu: Kekejaman Separatis Papua terhadap Sipil Harus Dikutuk dan Ditindak

Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menyatakan Indonesia akan memperkuat hubungan dengan negara-negara Melanesia untuk menangkal isu separatisme Papua. Kerja sama dengan negara-negara Melanesia akan diperluas.

"Kekerabatan Melanesia akan terus diperkuat," kata Retno dalam forum pernyataan pers tahunan Kemlu tahun 2019 dan penyerahan Adam Malik Award 2019 di gedung Kemlu, Jl Taman Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).

Baca juga: Diplomasi Indonesia Picu Perang Mulut Antara Fiji dan Kep. Salomon

Indonesia bergabung dalam Melanesian Sparehead Group (MSG). Kelompok ini dibentuk sebagai forum ekonomi dan budaya antara Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Dikutip dari Deutsche Welle, MSG juga aktif memperjuangkan kemerdekaan kelompok etnis Melanesia, antara lain dengan mengundang kelompok pemberontak FLNKS yang masih memperjuangkan kemerdekaan Kaledonia Baru dari Prancis.

Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), yakni United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), juga masuk ke MSG dengan status pemantau, bukan anggota penuh, pada 2014. Indonesia menjadi anggota MSG pada 2015. Indonesia juga negara yang memiliki warga negara etnis Melanesia, yakni warga yang ada di Indonesia bagian timur. Selain dengan organisasi negara-negara Melanesia, Indonesia akan memperkuat kerja sama dengan negara-negara Pasifik selatan.

Baca juga: Kelompok Pro-Papua Merdeka Gagal Jadi Anggota Penuh MSG

"Diplomasi Indonesia sangat aktif saat ini di Pasifik selatan," kata dia.

Kerja sama yang dikembangkan adalah di bidang pembangunan. Ada pula kerja sama di bidang maritim, isu perubahan iklim, dan penanggulangan bencana.

Menurutnya, kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar. Indonesia harus terus bersatu dari Sabang sampai Merauke. Dia menyayangkan aksi separatisme oleh kelompok kriminal yang menewaskan 19 orang sipil di Nduga, Papua.

Baca juga: Kapolda Papua Kritik Bupati Nduga di Australia Pasca-penembakan

"Apakah hal itu dapat dibenarkan? Kekejaman kelompok separatisme kepada penduduk sipil harus dikutuk dan ditindak sesuai hukum yang berlaku," kata Retno.

"Gangguan tersebut tidak akan menyurutkan komitmen Indonesia untuk menyejahterakan masyarakat Papua, masyarakat kami, masyarakat Indonesia membangun dari timur ke barat membangun desa ke kota, akan terus dilanjutkan," ujar Retno. (dnu/bar)