ICW: Sistem Pelayanan Publik Berpengaruh terhadap Potensi Korupsi

Jakarta - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan merekomendasi pemerintah untuk membenahi sistem pelayanan publik. Hal itu, menurutnya, guna mewujudkan pelayanan rakyat yang bebas dari praktik korupsi.

"Untuk memperbaiki sistem pelayanan rakyat bebas dari korupsi kami rekomendasi terpenting, yaitu memperbaiki ekosistem pelayanan publik. Pertama soal regulasi. Ini bagian dari memperbaiki kebijakan," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Pelayanan Rakyat Bebas dari Korupsi' di gedung Bina Graha, Jl Veteran, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).

Baca juga: Ini Tantangan RI Wujudkan Pemerintahan Berkelas Dunia

Kemudian Adnan mengatakan saat ini banyak lembaga pengaduan yang dibuat oleh pemerintah tapi masih lamban dalam melakukan penanganan. Untuk itu, ia menyarankan proses tiap lembaga itu harus lebih responsif.

"Kedua, bisnis proses, harus cepat murah transparan, ini upaya memperbaiki bisnis proses. Ketika kita buat pusat pengaduan maka yang terjadi seberapa cepat responsnya, kalau responsnya lambat orang akan berpikir ngapain kita ngadu lagi ngapain kita lapor lagi," ucapnya.

"Oleh karena itu, soal lapor atau pusat pengaduan yang lain itu harus dipastikan dia responsif terhadap orang yang mengadu, karena nanti layanan pengaduannya menurun," lanjut Adnan.

Pelayanan tersebut, jelas Adnan, juga dipengaruhi aktor atau para pejabat yang tidak terlalu paham soal pelayanan publik. Penggantian sistem rekrutmen CPNS, menurutnya, juga perlu untuk memperbaiki sistem pelayanan.

Baca juga: Polisi Pastikan Tak 'Tebang Pilih' soal Ungkap Kasus Dana Kemah

"Maka rekrutmen CPNS yang harus diganti, ada hal lain yang juga dilakukan supaya korupsi di sektor pelayanan publik bisa dibenahi. Skema yang bisa ditawarkan adalah bagaimana menempatkan stick and carrot, bukan check and balancing. Punishment and reward," katanya.

Lalu Adnan menganggap mekanisme pengaduan saat ini masih tertutup. Pemerintah, jelasnya, harus melakukan transparansi terkait mekanisme tersebut, sehingga masyarakat tahu tahapan apa yang harus dilakukan ketika mengadukan sesuatu.

"Bagaimana ada info tertulis jelas begitu masyarakat masuk untuk meminta layanan publik sehingga mereka tahu mau ke mana. Contoh, orang terkena korban pungli karena dia tak tahu informasi harus ke mana-ke mananya. Akhirnya tidak melapor. Jadi perlu diubah dari yang ditutupi menjadi terbuka," tuturnya.



Saksikan juga video 'ICW: Jangan Pilih Mantan Koruptor':

[Gambas:Video 20detik]

(eva/rvk)