"Daripada baliho caleg, kita ganti baliho APBD transparan," kata Antasari di Gedung Bina Graha, Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).
Hal itu disampaikan Antasari dalam diskusi bertajuk 'Pelayanan Rakyat Bebas dari Korupsi'. Baliho APBD itu diharapkan Antasari bisa direalisasi di smeua provinsi agar masyarakat dapat mengawasi langsung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
![]() |
Menurut Antasari, fungsi pengawasan yang hanya diterapkan pada lembaga saja tidak akan efektif. Apalagi, menurutnya, tidak semua pejabat tahu rincian penggunaan APBD.
"Begini, saya ingat pada waktu itu saya memberikan pencerahan pada kantor Gubernur DKI. Sebelum Jokowi di situ. Kalau saya ingin dialog dengan pegawainya, 'Mas, Anda golongan apa? Coba ceritakan kepada saya APBD DKI'. Dia jawab nggak ngerti, bagaimana mau mengawasi?" katanya.
Antasari juga mengatakan indeks persepsi korupsi tidak dilihat dari jumlah penangkapan yang dilakukan oleh KPK, melainkan dari upaya pencegahan dengan memberitahukan APBD kepada masyarakat. Dia berharap usulannya itu mendapat perhatian dari pemerintah. (eva/dhn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini