"Ketika saya ditanya tentang khilafah apa islami, apa tidak saya menyebutnya khilafah itu Islam karena dulu ada khilafah abbasiyah, ada khilafah utsmaniyah dan dibenarkan oleh para ulama pada waktu itu," kata Ma'ruf saat sambutan acara Harlah ke-46 PPP di kantor PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019).
Namun, kata Ma'ruf, tak hanya khilafah yang sesuai dengan ajaran Islam. Ada beberapa sistem pemerintahan lain yang menurutnya sesuai dengan nilai-nilai keislaman.
"Bahkan keamiran pun, emirat Islami, ada Kuwait, ada Abu Dhabi, ada Qatar," sambungnya.
Tak hanya kerajaan dan keamiran, Ma'ruf juga menyebut sistem republik termasuk sistem yang islami. Dia kemudian mencontohkan beberapa negara yang menerapkan sistem republik.
"Republik juga islami, ada Republik Indonesia, ada Mesir ada Republik Islam Pakistan dan Turki," ucapnya.
Ma'ruf kemudian bicara soal khilafah dan kaitannya dengan sistem yang ada di Indonesia. Menurut dia, khilafah tertolak di Indonesia karena menyalahi kesepakatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Pertanyannya kenapa katanya khilafah ditolak di Indoensia, saya bilang bukan ditolak tapi tertolak, kenapa tertolak? Karena menyalahi kesepakatan. Mukhalafatul mitsaq. Karena kita sudah punya mitsaq kesepakatan, maka setiap yang tidak seusai dengan kesepakatan ya tertolak. Bukan hanya khilafah, kerajaan juga mardu, keamiran mardud, karena semua mukhalafatul mistaq, menyalahi kesepakatan," paparnya.
"Namanya juga NKRI kalau khilafah, nggak NKRI lagi. NKKhoi. Negara Kesatuan Khilafah Indonesia. Jadi NKRI-nya bubar gitu," sambung dia.
Saksikan juga video 'Jelang Debat, Intesitas Pertemuan Jokowi-Ma'ruf Meningkat':
 |
(knv/fai)
