Hasil Pengelolaan Aset Negara Setneg Tak Disetor ke Depkeu

Jakarta - Pengusutan dugaan korupsi di lingkungan setneg terus mengemuka. Bahkan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra mengaku penerimaan hasil pengelolaan aset negara di kawasan Senayan dan Kemayoran selama ini tidak pernah dilaporkan kepada Departemen Keuangan."Karena memang hasilnya tidak masuk APBN. Tapi untuk pengelolaan tempatitu sendiri dan kegiatan olahraga akuntabilitasnya diperiksa BPK," ujarYusril usai rapat konsultasi pemerintah dengan pimpinan MPR-RI, di Istana Negara, Jalan Veteran Jakarta, Rabu (7/9/2005).Menurut Yusril hal ini memang terlihat rawan tindak penggelapan, tetapi inisama sekali tidak menyalahi hukum. Sebab seperti itulah ketentuannyasebagaimana tercantum dalam Keppres mengenai tata cara pengelolaan duaaset milik negara yang ditangani oleh sekretariat negara tersebut."Semua persoalan yang ada, itu masalah lama. Sampai hari ini saya tohbelum membuat putusan apa-apa tentang Senayan dan Kemayoran. Silakanperiksa, kalau mau," ungkapnya.Dalam rangka inventarisasi dan penertiban sumber-sumber pendapatan negara,Yusril menyatakan pemerintah sedang mematangkan rencana pengelolaanaset-aset milik negara layaknya BUMN.Yakni mewajibkan pengelola untuk menyetorkan sebagian dari keuntungan yangdiperolehnya kepada Depkeu. Sehingga hasilnya bisa dicatat sebagai salah satu pemasukan bagi negara."Kalau masuk APBN, tentunya harus dilihat status pengelolaannya. Itu sedang kami pelajari," urainya. (ahm/)