DetikNews
Jumat 04 Januari 2019, 19:17 WIB

Imam Istiqlal Tanya Calon Hakim Agung soal Pernikahan Pemeluk Ahmadiyah

Tim Detikcom - detikNews
Imam Istiqlal Tanya Calon Hakim Agung soal Pernikahan Pemeluk Ahmadiyah Wawancara terbuka calon hakim agung Imron Rosyadi di gedung Komisi Yudisial, Jumat (4/1). (Foto: dok. detikcom)
Jakarta - Imam besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menanyai calon hakim agung Imron Rosyadi mengenai pernikahan pemeluk Ahmadiyah. Ia menanyakan pandangan Imron mengenai pernikahan tersebut di Indonesia.

"Sekarang kan banyak kasus yang berkembang yang mungkin tidak pernah terjadi sebelumnya. Contoh mengenai perkawinan kelompok Ahmadiyah Qadiyan yang notabene ada fatwa MUI itu bukan, katakanlah, aliran sesat, bukan Islam. Padahal di KTP-nya kan masih ditetapkan sebagai Islam. Jadi di situ ada persoalan KTP dengan persoalan fatwa majelis ulama. Nah itu agak sulit merujuk itu. Saya ingin tanya kepada Bapak, itu merujuk apa untuk menentukan perkawinan kelompok Ahmadiyah Qadiyan?" tanya Nasaruddin dalam wawancara terbuka calon hakim agung, di Komisi Yudisial, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019).

Nasaruddin menambahkan, dalam fatwa MUI, Ahmadiyah dianggap aliran sesat karena ada pengakuan terhadap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Masih menurut Nasaruddin, jika tak diakui sebagai muslim, penganut Ahmadiyah tak memiliki kolom agama selain Islam di KTP.


"Nah, ini sangat berpengaruh nanti pada status anaknya, termasuk juga kewarisannya, termasuk perwaliannya. Syarat saksi itu kan harus orang muslim. Kalau orang seperti ini, itu cara pandang Bapak seperti apa menggunakan UU apa dan mengkategorikannya sebagai apa dan apa konsekuensi akidahnya di situ?" tanya Nasaruddin.

Menjawab pertanyaan Nasaruddin, Imron menyebut setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan hukum yang sama atau di depan hukum. Artinya, dia melihat kasus itu sebagai warga negara Indonesia yang juga harus mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut Imron, MUI bertugas memberikan fatwa dan meluruskan jika ada yang menyimpang dari ajaran Islam. Namun, sebagai warga negara, penganut Ahmadiyah, menurutnya, juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang diatur UU Perkawinan.


"Nah, persoalan hukum mana yang harus kita terapkan, kita tetap mengacu bahwa hukum yang berlaku secara nasional itu adalah hukum UU No 1 Tahun 1974. Persoalan kemudian ada fatwa MUI dan lain sebagainya itu, tugas MUI adalah mengarahkan, meluruskan, ketika ada kelompok aliran agama yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Tapi, sebagai warga negara, itu dia tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum dan hukum yang kita gunakan adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam hal perkawinan itu UU Nomor 1 Tahun 1974," ujar Imron.

"Untuk melihat kewenangan penyelesaian hukum berdasarkan identitas dia di dalam KTP-nya, kalau mereka sebagai muslim, Islam, dan mengaku sebagai seorang muslim, itu kita tidak ada pilihan lain menerapkan asas personalitas keislaman. Berarti kita pakai bahwa perkawinan yang sah yang dilakukan menurut agama yang dianut sehingga kita tetap menilai berdasarkan ketentuan agama. Kalau mereka muslim dan sudah dilakukan, ya kita lakukan pencatatan itu dan keabsahannya," ungkap Imron.

Untuk diketahui, MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005, yang intinya menyatakan menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).

Imam Istiqlal Tanya Calon Hakim Agung soal Pernikahan Pemeluk AhmadiyahImam besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar (Andhika/detikcom)

Nasaruddin kembali bertanya. Ia menanyakan siapa pihak yang berhak menentukan seseorang itu muslim atau tidak. Ia menanyakan apakah itu kewenangan ulama atau pemerintah.

"Tapi itu bukan muslim dan otoritas yang paling berhak untuk menentukan seseorang muslim atau tidak, apakah pemerintah atau ulama?" tanya Nasaruddin.

Merespons hal tersebut, Imron mengatakan MUI menjelaskan, ajaran tersebut sesat tapi belum menetapkan sebagai nonmuslim. Dengan demikian, menurut Imron, bila seseorang mengaku sebagai penganut Islam meskipun ajarannya menyimpang tetapi secara hukum dianggap muslim.

"Setahu saya, mohon maaf, jadi Majelis Ulama, sepengetahuan saya, itu (Ahmadiyah) menyimpang dari ajaran, tetapi belum berani mengatakan itu adalah nonmuslim atau orang yang keluar dari Islam. Mohon dikoreksi kalau anggapan saya ini salah. Oleh karena itu, sejauh dia mengaku Islam, meskipun ajaran itu ada penyimpangan, ya kita tetap secara hukum akan mengatakan dia sebagai seorang muslim, apalagi dia secara nyata mengatakan 'ana muslim' saya juga sesama muslim," kata Imron.
(yld/dkp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed