Taiwan Tepis Ada Kelebihan Jam Kerja Magang Mahasiswa Indonesia

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Jumat, 04 Jan 2019 15:24 WIB
Foto: Jumpa pers Ketua Perwakilan Kantor Ekonomi dan Dagang Taipei (TETO) / Foto: Azizah Rizki-detikcom
Jakarta - PPI Taiwan menyatakan ada mahasiswa yang bekerja melebihi jam kerja yaitu 20 jam per minggu. Pemerintah Taiwan kemudian menjelaskan mekanisme jam kerja para mahasiswa yang mengikuti program kuliah magang.

Ketua Perwakilan Kantor Ekonomi dan Dagang Taipei (TETO) Indonesia di Jakarta, John C Cen memaparkan mekanisme jam kerja para mahasiswa yang mengikuti 'Program Magang Industri-Universitas', salah satunya di Universitas Sains dan Teknologi Hsing Wu. Dalam sepekan, para mahasiswa disebut 4 hari bekerja, 2 hari kuliah, dan 1 hari libur.

"Untuk internship ini seharinya itu 8 jam kerja, namun mungkin ada siswa yang mengatakan 10 jam kerja, padahal 2 jam itu adalah untuk jam istirahat. Jadi yang benar adalah maksimum 8 jam sehari dan 2 jam untuk istirahat. Selama 4 hari," kata John dalam jumpa pers di kantornya, Gedung Artha Graha, Jakarta Selatan, Jumat (4/1/2019).



John memaparkan bahwa pada tahun pertama, mahasiswa hanya diperbolehkan part time maksimal 20 jam tetapi belum internship. Pada tahun kedua, selain berhak part time selama 20 jam, mahasiswa internship selama 20 jam yang dihitung menjadi SKS.

"Mengenai jam kerja yang berlebihan juga tidak benar. Sesungguhnya maksimum 20 jam kerja untuk internship dan 20 jam kerja untuk part time, sifatnya boleh tidak mengambil. Ditekankan lagi siswa berhak untuk tidak mengambil kerja part time. Part time itu sifatnya tidak wajib, tidak harus diambil," jelas John.

Program ini baru dijalankan pemerintahan Taiwan selama 2 tahun. Pada tahun pertama, John menyebut program ini sempat dimanfaatkan oleh oknum agen karena pemerintah, universitas, maupun para mahasiswa tidak berpengalaman.

"Namun dengan berjalannya waktu, sekarang sudah tahun kedua, Pemerintah Taiwan juga mendengar permasalahan ini sehingga membuat peraturan bahwa sekarang ini tidak boleh lagi ditangani oleh agen, tidak boleh melalui agen, harus langsung. Nah inilah yang mengakibatkan agen-agen tersebut ada yang tidak suka sehingga membuat berita-berita yang negatif," ungkapnya.



John mengakui bahwa program ini memang dikhususkan bagi mahasiswa yang kondisi ekonominya kurang mampu. Bila ada mahasiswa yang tidak berkenan, maka para mahasiswa dipersilakan mengambil program reguler.

"Bila ada siswa Indonesia yang tidak berkenan dengan program ini, boleh tidak mengambil, tapi ambillah jalur program yang reguler, yaitu yang tidak ada internshipnya dan part time itu," ujar John.

Isu kerja paksa ini mempengaruhi keberlanjutan program kuliah magang untuk mahasiswa Indonesia di Taiwan. Pemerintah Taiwan berharap program itu tidak dihentikan.

"Saya harap setelah semua ini terklarifikasi, program ini akan berlanjut. Karena menurut para mahasiswa, program ini bermanfaat untuk mereka. Program ini baik untuk mereka belajar dan pengalaman bekerja mereka. Menurut saya ketika situasi membaik program ini harus berlanjut," katanya.



Saksikan juga video 'DPRD Babel Minta Kepastian Nasib 294 Mahasiswa di Taiwan':

[Gambas:Video 20detik]



Taiwan Tepis Ada Kelebihan Jam Kerja Magang Mahasiswa Indonesia


(imk/fjp)