Menaker Cek Kabar Ratusan Mahasiswa Indonesia 'Kerja Paksa' di Taiwan

Jakarta - Muncul kabar dari media lokal bahwa 300 mahasiswa asal Indonesia disuruh 'kerja paksa' di Taiwan. Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri tengah mengecek informasi tersebut.

Dikutip dari media lokal Taiwan, Taiwan News, Rabu (2/1/2019), ada 6 perguruan tinggi setempat yang kedapatan mempekerjakan mahasiswa di pabrik-pabrik. Kabar itu terungkap dari penyelidikan yang dilakukan anggota parlemen Taiwan, Ko Chieh En.

Ko mengatakan 300 mahasiswa Indonesia berusia di bawah 20 tahun yang berkuliah di Universitas Hsing Wu dipaksa bekerja. Padahal ada aturan kementerian setempat bahwa mahasiswa awal tahun tak boleh diminta bekerja. Namun pihak kampus disebut 'mengakali' aturan tersebut.

Berdasarkan penyelidikan Ko, para mahasiswa hanya berkuliah pada Kamis dan Jumat setiap pekan. Sedangkan untuk Minggu hingga Rabu, mereka diangkut dengan bus menuju pabrik di Hsinchu untuk bekerja pada pukul 07.30-19.30 waktu setempat dengan hanya 2 jam istirahat. Mereka ditugasi mengepak 30.000 lensa kontak sambil berdiri setiap hari.

Tak hanya itu, menurut Ko, mayoritas mahasiswa RI adalah muslim. Namun mereka terpaksa makan makanan yang mengandung potongan babi. Berdasarkan pernyataan pihak sekolah yang dikutip Taiwan News, jika para mahasiswa tak mau bekerja, pihak perusahaan akan memutus kerja sama dengan pihak kampus.

Kabar mengenai kondisi mahasiswa RI itu juga dipublikasikan oleh situs Indonesianlantern.com pada 31 Desember 2018. Selain itu, situs Liputan BMI mempublikasikan informasi serupa.

Mendengar kabar ini, Menaker Hanif Dhakiri akan menindaklanjutinya. Meski, sebetulnya isu ini merupakan ranah Kementerian Luar Negeri.

"Secara kewenangan Kemlu, tapi saya akan cek," kata Hanif.

Hsin Wu Technology University Bantah Ada Kerja Paksa

Berdasarkan keterangan tertulis dari Hsin Wu Technology University yang dikirim oleh Direktur Divisi Media Informasi Perwakilan Kantor Ekonomi dan Dagang Taipei (TETO) Indonesia di Jakarta Kendra Chen, pihak kampus dengan tegas menyatakan bahwa apa yang beredar sama sekali berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Berikut 4 poin penjelasan sekaligus bantahan pihak kampus Hsin Wu Technology University terkait dugaan kerja paksa terhadap ratusan mahasiswa Indonesia:

1. Proses seleksi dan pendaftaran dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan sekolah yang menjadi partner di Indonesia, kami telah memberikan penjelasan kepada seluruh siswa bersama staf pemerintah daerah Indonesia dan melaporkan kepada Gubernur Bangka. Demikian pula Gubernur telah mengunjungi para mahasiswa di Taiwan dan menyatakan puas dengan program kerjasama ini. Pihak sekolah juga sudah memberikan konferensi pers secara resmi kepada media di Indonesia.

2. Mahasiswa baru tidak melakukan pelanggaran dalam pemagangan, dan tuduhan tersebut sangat tidak mendasar dimana: mahasiswa dilaporkan telah melanggar peraturan pada tahun pertama perkuliahan. Selain liburan musim dingin dan musim panas, mahasiswa bekerja dalam kelompok tidak lebih dari 20 jam per minggu, dan semuanya telah sesuai dengan prosedur yang diperlukan dalam pengajuan ijin kerja, asuransi kesehatan dan tenaga kerja, demikian pula kampus telah mengatur transportasi antar jemput mahasiswa. Tahun ke dua perkuliahan telah diatur sistem pemagangan. Mahasiswa tidak pernah dieksploitasi, dan sangat tidak masuk akal bagi mahasiswa untuk memasang sebanyak 30 ribu label dalam 10 jam per hari. Semua tercatat dalam absensi kehadiran dan dikuatkan dengan slip gaji yang diterima selama bekerja.

3. Tuduhan terhadap perlakuan mahasiswa sangat tidak beralasan: Setelah mengetahui pemberitaan ini, sebagian besar mahasiswa merasa sangat tidak nyaman dan tidak memahami mengapa media dapat memutar balikkan fakta serta membuat pemberitaan yang bertentangan dengan kondisi mahasiswa dimana pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh siswa akan keluar dari perkuliahan. Padahal setelah kejadian ini, seluruh mahasiswa menyampaikan pendapat mereka ke kampus dan menyatakan akan tetap terus kuliah di kampus dan mendukung program yang ditetapkan kampus.

4. Merusak reputasi perusahaan: pemberitaan palsu telah merusak reputasi tinggi yang selama ini dimiliki oleh perusahaan Taiwan. Berdasarkan kebijakan New Sothbound Policy, perusahaan bersedia melatih keterampilan mahasiswa gratis tanpa biaya. Mengingat keahlian dibawah standar dengan kemampuan bahasa terbatas. Perusahaan bersedia berkorban dalam kerjasama ini, namun mereka dituduh sebagai perusahaan jahat sehingga menjadikan kebijakan New Southbound Policy tidak memiliki arti.

Berita dimutakhirkan dengan menambahkan klarifikasi dari pihak universitas Hsin Wu Technology University. (bag/fjp)