BNPB: Ada 10.000 Pengungsi Tsunami Selat Sunda Rumahnya Tak Rusak

Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut jumlah pengungsi korban tsunami Selat Sunda adalah 20.726 pengungsi. Namun ada 10 ribu orang yang mengungsi bukan karena rumahnya rusak.

"Dari 20.726 pengungsi, sekitar 10 ribu adalah pengungsi yang disebabkan rumah rusak. Artinya ada 10 ribu lebih pengungsi bukan disebabkan karena rumah rusak. Tapi karena trauma," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho saat jumpa pers di Graha BNPB, Jl Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, Senin (31/12/2018).

Baca juga: Update Jumlah Korban Tsunami Selat Sunda: 437 Orang Tewas, 14.059 Luka

Sutopo mengatakan para pengungsi yang rumahnya tidak rusak itu takut tsunami susulan akan terjadi. Karena itu, mereka memutuskan mengungsi.

"Rasa takut akan adanya tsunami susulan mengakibatkan pengungsi bertambah dan sebagian pengungsi tadi menempati sekolah-sekolah," ujar Sutopo.

BNPB berharap para pengungsi yang rumahnya tidak rusak itu bisa kembali ke kediamannya. Sebab, sebagian dari mereka mengungsi di sekolah. Sementara pada 7 Januari 2019 nanti, sekolah-sekolah tersebut kembali aktif.

Baca juga: Korban Tsunami Banten Berpencar, Buat Bantuan Sulit Tepat Sasaran

Untuk itu, BNPB; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); serta Polda Banten sedang berkoordinasi untuk menurunkan radius bahaya.

"Nah, pengungsi trauma ini diharapkan kembali ke rumahnya. Tadi malam Kapolda Banten telah menelepon Kepala BMKG untuk mengevaluasi kemungkinan diturunkannya jarak radius tadi. Mengapa? Karena pengungsi sebagian harus kita pulangkan. Di mana tanggal 7 Januari 2019 nanti anak-anak sekolah harus masuk," papar Sutopo.

Sutopo menambahkan, pengungsi yang rumahnya rusak dan tinggal di sekolah akan dipindahkan ke hunian sementara. Pemkab Pandeglang sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembangunan hunian sementara itu.

"Lalu, untuk pengungsi harus dibangunkan hunian sementara karena rumahnya rusak. Bupati Pandeglang juga mengirim surat kepada Menko PMK (Puan Maharani) dan Menteri BUMN (Rini Soemarno) untuk membantu pembangunan huntara," jelas Sutopo. (eva/zak)