Indonesia Tidak Sia-siakan Momen New York Summit

Jakarta - Indonesia akan menyatakan sikap dalam New York Summit pada 13 September mendatang New York, AS. Pertemuan ini rencananya akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui panel 45, Indonesia menyikapi reformasi PBB di badan pimpinan Kofi Annan itu."Panel 45 ini telah terbentuk untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi, termasuk rekomendasi yang disampaikan Sekjen PBB mengenai berbagai isu reformasi PBB," kata Menlu Hasan Wirajuda di Gedung Nusantara, Departemen Luar Negeri (Deplu), Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2005).Hasan menyampaikan, melalui panel 45 ini, Indonesia telah mempunyai sikap terhadap permasalahan mengenai informasi PBB. Permasalahan yang dimaksud adalah reformasi anggota tetap dan tidak tetap dewan keamanan PBB. Selain itu, Indonesia juga akan mengkritisi masalah pelucutan senjata, pencegahan senjata pemusnah massal, terorisme, pembiayaan pembangunan dan masalah ekonomi. Permasalahan reformasi internal PBB itu sendiri menjadi bagian pembahasan New York Summit mendatang. Antara lain meliputi pemberdayaan majelis umum dan usulan pembentukan komisi HAM."Kenyataannya peranan majelis umum tidak sepenting yang kita harapkan, dan selalu dibayangi peran yang lebih penting. Yakni peran dewan keamanan PBB," lanjut Hasan.Selain usulan pembentukan komisi HAM, lanjut Hasan, Indonesia juga bersikap agar politisasi HAM tidak berlebihan mengintervensi suatu negara, atau mempunyai double standar. "Harus dibuat batasan-batasan yang jelas, agar humanitarian intervention tidak terjadi," harap Hasan.Hasan juga memperkirakan, diskusi dalam ajang New York Summit tidak lah mudah. Sebab, untuk mempersatukan pendapat sejumlah menjadi kesulitan yang sangat berat. Apalagi, Duta Besar AS untuk PBB Jhon Bolton, diperkirakan tidak akan menerima usulan dari negara-negara berkembang. (ism/)