DPRD Riau Membahas Hasil Koordinasi BKP Medan

Pekanbaru - Terkait hasil koordinasi dengan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Wilayah I Medan, DPRD Pronvinsi Riau akan terus melakukan pembahasan untuk mengambil sikap atas hasil audit APBD Riau tahun 2004. APBD ini sempat menjadi polemik karena Fraksi PKS menilai ada dana Rp 737 miliar yang tidak jelas.Pembasan DPRD Riau terhadap hasil koordinasi dengan BPK I Medan itu dilaksanakan Selasa (6/9/2005) di ruang medium secara tertutup di Gedung DPRD Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru.Usai rapat tertutup itu, Ketua DPRD Riau Chaidir mengatakan, pelaksanaa rapat ini guna menyikapi hasil koordinasi dengan BPK I Medan. Hasilnya, agar dewan memiliki persepsi yang sama atas hasil audit APBD Riau tahun 2004."Hasil koordinasi kita dengan BPK I Medan mengklarifikasi bahwa ada kesalahan penjumlahan, penjumlahan dobel serta belum lengkapnya persyaratan administrasi. Jadi polemik kita selama ini bisa terjawab," kata Chaidir.Kendati demikian, untuk melengkapi perhitungan anggaran 2004, maka DPRD Riau akan terus melakukan pembahasan terhadap timbulnya polemik selama ini. "BPK juga mendukung langkah rapat koordinasi yang kita lakukan," kata Chaidir.Lantas apa sikap resmi DPRD Riau setelah koordinasi dengan BPK? Chaidir sendiri mengaku belum memiliki sikap resmi dalam menyikapi hasil koordinasi tersebut. Sebab, nantinya akan ada lagi rapat dewan dengan pihak eksekutif untuk membahas bersama hasil koordinasi dengan BPK I Medan.Sedangkan Wakil Ketua DPRD Riau, Djuharman Arifin, kepada detikcom mengatakan, pembahasan hasil koordinasi dengan BPK itu masih akan dilanjutkan. Nantinya, akan mencari solusi yang tepat terhadap perbedaan persebsi yang selama ini terjadi. "Untuk sementara ada kesimpulan ada persyaratan administrasi yang belum lengkap dalam APBD Riau tahun 2004 itu," katanya.Namun, dalam rapat selanjutnya juga akan membahas dana mana saja yang dianggap belum melengkapi administrasi tersebut. Jika memang ditemukan adanya indikasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan, hal itu akan menjadi kewenangan hak penyidik. "Jadi kita belum bisa memiliki sikap resmi terhadap hasil koordinasi dengan BPK Medan," kata Djuharman.Sebagaimana diketahui, hasil pertanggungjawaban APBD Riau tahun 2004 dinilai Fraksi PKS DPRD Riau, ada dana Rp 737 miliar yang tidak jelas administrasinya. Hasil temuan PKS ini pun sempat memicu perang dingin antara eksekutif dengan legislatif. Malah Gubernur Riau Rusli Zainal sempat mencak-mecak ketika masalah ini terekspos luas di media massa. (nrl/)