DetikNews
Jumat 28 Desember 2018, 04:05 WIB

Dirjen Pas: Pemenuhan Hak Narapidana Selama 2018 Hemat Dana Rp 400 M

Mochamad Zhacky - detikNews
Dirjen Pas: Pemenuhan Hak Narapidana Selama 2018 Hemat Dana Rp 400 M Dirjen Pas Sri Puguh Utami. (Zhacky/detikcom)
Jakarta - Pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) tak hanya menjadi solusi permasalahan kelebihan kapasitas lapas atau rutan. Menurut Dirjen Pemasyarakatan (Pas) Sri Puguh Utami menyebut pemenuhan hak WBP sepanjang 2018 menghemat anggaran negara Rp 400.012.399.500.

Hak-hak WBP yang dimaksud adalah remisi, pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), dan cuti menjelang bebas (CMB).

"Penghematan ini dihitung dari sisa hari tinggal setelah pemberian remisi, PB, CB, dan CMB dikalikan biaya makan masing-masing narapidana dan tahanan rata-rata per hari Rp 14.000 per orang," kata Sri Puguh dalam keterangan tertulis, Kamis (27/12/2018).



Sri Puguh menjabarkan pemberian remisi sepanjang 2018 berhasil menghemat anggaran hingga Rp 157.022.239.500. Remisi yang diberikan meliputi remisi khusus (RK) Imlek, RK Nyepi, remisi sakit berkepanjangan (RSB), remisi lansia, RK Waisak, RK Idul Fitri, remisi umum, dan RK Natal.

"Selama tahun 2018, terdapat 35.704 WBP yang memperoleh PB dengan perkiraan sisa pidana yang harus dijalani selama satu tahun atau 360 hari per orang. Dari jumlah tersebut, pemberian PB mampu menghemat anggaran sebesar Rp 179.948.160.000," ujar Sri Puguh.

Selain itu, sebanyak 36.763 WBP menerima hak CB dengan perkiraan sisa pidana yang harus dijalani selama 4 bulan atau 120 hari per orang. Pemberian CB menghemat anggaran hingga Rp 61.761.840.000.

"Sebanyak 1.016 WBP menerima hak CMB dengan sisa pidana selama 3 bulan atau 90 hari per orang. CMB memberikan penghematan sebesar Rp 1.280.160.000," terang Sri Puguh.

Namun Sri Puguh tak memungkiri kurangnya kapasitas masih menjadi permasalahan pelik. Dia menambahkan, per 21 Desember 2018, terdapat 256.460 WBP yang menghuni lapas atau rutan di seluruh Indonesia, dengan kapasitas hunian hanya 126.253 WBP.

"Jumlah WBP yang sangat besar merupakan tantangan bagi kami, Pemasyarakatan. Karena itulah, optimalisasi pemenuhan hak WBP dapat memberikan implikasi ke berbagai lini, seperti penghematan keuangan negara, mengurangi overcrowding, serta dapat memicu WBP untuk menjadi lebih baik," tutur Sri Puguh.


Saksikan juga video 'Dirjen PAS Kembali Dipanggil KPK di Kasus Lapas Sukamiskin':

[Gambas:Video 20detik]


(zak/tsa)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed