Langkah Jitu Kelola Selat Malaka

Den Haag - Tantangan keamanan Selat Malaka semakin kompleks, bukan hanya soal keselamatan lalulintasnya tetapi juga ancaman kriminalitas, keamanan negara dan perlindungan lingkungan. Zulheri, dosen senior Hukum Internasional pada Universitas Andalas yang kini sedang menempuh program S3 di Erasmus University Rotterdam, menilai bahwa meningkatkan pengelolaan tiga aspek tersebut di Selat Malaka kini sudah sangat mendesak. Heri dimintai pendapat detikcom Senin tengah malam atau Selasa (6/9/2005) WIB, terkait agenda Deplu bekerjasama dengan Organisasi Maritim Internasional (IMO) yang akan menggelar pertemuan internasional soal Selat Malaka bertema Enhancing Safety, Security and Environmental Protection (Meningkatkan Keselamatan, Keamanan dan Perlindungan Lingkungan Hidup) di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, 7-8 September 2005 mendatang.Menurut Heri, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan frekuensi pelayaran internasional di Selat Malaka yang notabene sudah merupakan salah satu selat dengan lalulintas tersibuk di dunia. Dengan sendirinya hal ini juga meningkatkan risiko terhadap coastal states (negara-negara pantai) terkait, salah satunya Indonesia. Jika tak ditangani dengan baik hal tersebut akan menimbulkan masalah lebih besar, seperti ancaman keamanan dan bencana lingkungan. "Bayangkan kalau terjadi tabrakan kapal tanker pengangkut minyak atau pengangkut B3 (bahan berbahaya dan beracun) lalu isinya tumpah. Ini sungguh skenario yang amat buruk," kata Heri.Lebih lanjut Heri menambahkan, jika kelancaran lalulintas di Selat Malaka terganggu, secara ekonomis pihak state users (negara-negara pengguna) juga akan rugi. Mereka antara lain Jepang, Korea, Taiwan, China, bahkan AS. Pasokan industri, impor dan ekspor mereka dari dan ke Timur Tengah atau Eropa bisa terganggu. Pengalihan ke rute lain akan memakan biaya transportasi lebih tinggi dan delivery menjadi tertunda. "Oleh sebab itu agenda Deplu-IMO mengenai Selat Malaka itu cukup jitu, terutama demi kepentingan negara pantai dan negara pengguna," ujar Heri tentang agenda yang semula akan digelar Juni 2005 lalu. Agenda itu tertunda karena kondisi domestik di Indonesia cukup sibuk dengan bererapa agenda nasional seperti perundingan RI-GAM di Helsinki.Heri berharap agar dalam Pertemuan Jakarta itu kembali ditegaskan mengenai pentingnya kewajiban negara pengguna menghormati ketentuan untuk hanya melintasi alur pelayaran (sea lanes/SL) dan Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Malaka yang telah ditetapkan sesuai Konvensi Hukum Laut 1982. Soal ini penting terutama demi keamanan, misalnya jangan sampai terjadi penyalahgunaan dengan menurunkan suplai senjata untuk separatisme atau terorisme.Pengawasan untuk itu memerlukan teknologi sensor atau penginderaan jarak jauh. Ini penting, mengingat Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang sangat rawan terhadap aktivitas infiltrasi asing, yang juga berarti rawan atas aktivitas disintegrasi. "Untuk mengatur kelancaran juga diperlukan alat seperti Marine Electronic Highway (MEH), yang juga telah diterapkan di selat-selat crowded (sibuk) seperti di Selat Gibraltar," demikian Heri. (es/)