Muladi Desak Menteri Hukum & Ekonomi SBY Mundur

Jakarta - Belum ada satu jam jadi Gubernur Lemhannas, Prof Dr Muladi langsung mengkritik kinerja menteri-menteri di bidang hukum dan ekonomi. Bahkan ia mengusulkan agar mereka mengundurkan diri. Kinerja mereka dinilai jauh dari harapan.Hal itu disampaikan Muladi usai sertijab dari mantan Gubernur Lemhannas Ermaya Suryadinata di Kantor Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (6/9/2005)."Ya saya kira mereka juga harus tepo seliro dari kinerja-kinerja yang diukur dari parameter yang ada dalam tugasnya," kata Muladi.Buruknya kinerja menteri-menteri hukum terlihat dari beberapa faktor. Pertama, substansinya, seperti langkah-langkah atau peraturan yang dikeluarkan dalam mengatasi persoalan di bidang hukum. Kedua, strukturnya yakni organisasi di bidang hukum. Ketiga, budaya hukum yaitu nilai-nilai yang dianggap kurang baik. Dan keempat, faktor kepemimpinan.Selain itu, Muladi juga mendesak menteri-menteri ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu mengundurkan diri. Menurutnya, mengundurkan diri tidak harus menunggu selama satu tahun masa kepemimpinan SBY-JK. "Lebih cepat lebih baik," tandasnya.Muladi juga menyarankan kepada SBY agar tidak melakukan reshuffle kabinet. Dia lebih menyarankan agar menteri-menteri yang merasa tidak mampu mengundurkan diri saja. "Jangan dipaksa reshuffle, tapi mereka yang merasa tidak mampu jangan memalukan. Tepo seliro gitu," katanya.Meski reshuffle merupakan hal yang biasa, Muladi menilai SBY akan sulit melakukannya. "Dia kan orang Jawa. Jadi rikuh dan berupaya menjaga keseimbangan partai dan soliditas pemerintahannya," kata eks Rektor Undip ini. (umi/)