PPP Balas Fadli soal Freeport: Kritik Tanpa Bahan Itu Sontoloyo

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut akuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan sontoloyo. PPP menilai Fadli tak memahami dasar kebijakan pemerintah.

"Nggak mengagetkan, meski saya yakin Fadli belum pernah membaca kontrak antara FI dengan pemerintah RI, juga tidak membaca dokumen-dokumen akuisisi saham tersebut. Nah bagi kaum terdidik, maka sebenarnya yang sontoloyo itu politisi yang tidak berkecukupan bahan, tapi langsung berkomentar negatif," kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Rabu (26/12/2018).

Baca juga: RI Caplok Saham Freeport, Fadli Zon Sebut Kebijakan Sontoloyo

Arsul mengaku tidak heran atas kritik yang disampaikan Fadli. Namun ia juga cukup menyayangkan karena kritik tanpa data membuat publik tidak cerdas.

"Dia pikir itu cara paling efektif menyampaikan kepada publik untuk meng-downgrade apa pun yang dilakukan pemerintah. Nggak peduli bahwa cara itu tidak membangun publik untuk mengkritisi secara sehat," ujarnya.

Baca juga: PDIP: Akuisisi Freeport untuk Jaga Kedaulatan Ekonomi

Arsul pun kemudian menjelaskan soal akuisisi saham tersebut. Diketahui, pemerintah melalui BUMN PT Inalum telah mengakuisisi 51% saham PTFI.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin itu menilai penilaian Fadli soal akuisisi saham Freeport salah kaprah. Fadli sebelumnya menilai pemerintah RI tidak perlu mengakuisisi karena kontrak PTFI habis pada 2021.

"Kenapa itu dilakukan ya, karena pilihannya adalah karena dalam kontrak FI dengan pemerintah ada opsi bahwa pada masa berakhirnya kontrak, maka FI bisa minta kepada pemerintah agar memperpanjang konsesi pertambangannya. Nah, kalau hanya diperpanjang tanpa sahamnya diambil, maka berarti yang menikmati hasilnya ke depan hanya Freeport USA saja," jelas Arsul.



Saksikan juga video '51% Saham Freeport Lunas, TKN: Memang Ada Kepentingan Politik':

[Gambas:Video 20detik]

(tsa/mae)