Siapa Ganggu SBY?

Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar pihaknya tak diganggu. Pernyataan Presiden RI ke-6 itu menimbulkan pertanyaan sejumlah pihak, siapa pihak yang mengganggu itu?

Pernyataan SBY disampaikan saat menggelar konferensi pers bersama Ketum Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/12). Prabowo, yang juga capres, bersama rombongan Gerindra bertandang ke rumah SBY dalam rangka konsolidasi koalisi Pilpres 2019.

"Partai Demokrat, dan saya yakin juga sebagaimana dengan Gerindra, ke depan ini akan lebih intensif melakukan kampanye pemilu," ujar SBY.

SBY menyatakan partainya akan berjuang baik-baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia meminta pihak lain tidak mengusik karena Demokrat dan kubu Prabowo-Sandiaga Uno tidak akan mengganggu pihak lain.

"Tolong kami jangan diganggu karena kami tidak akan pernah mengganggu siapa pun. Biar semua mendapatkan ruang dan jalan untuk berikhtiar, masing-masing berjuang," tutur SBY.

Meski begitu, SBY tak menyampaikan siapa pengganggu yang dimaksudnya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan dari tim Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: SBY Minta Jangan Diganggu, Tim Jokowi Singgung Pelempar Isu PKI

Ma'ruf Amin pun meminta SBY menjelaskan soal pernyataannya itu. Ia juga meminta SBY menguraikan maksud dari gangguan tersebut karena mengesankan pernyataan itu ditujukan kepada pihak lawan politik.

"Siapa yang mengganggu, harus dijelaskan siapa yang mengganggu, bentuk gangguannya seperti apa," ujar Ma'ruf di sela silaturahmi dengan ulama di Pondok Pesantren El Nur El Kasysyaf (Yapink), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (22/12).

"Menurut kami, sih, di koalisi kami tidak ada ganggu-mengganggu. Bagi kita, berkampanye dengan santun, menawarkan program dan gagasan-gagasan sehingga tidak merasa perlu mengganggu. Saya tidak tahu siapa yang mengganggu dan siapa yang diganggu," sambungnya.

Mantan Rais Aam PBNU ini menyarankan agar SBY melapor ke pihak berwenang, baik kepolisian maupun KPU, jika diganggu. Dengan begitu, pihak berwenang bisa mengungkap gangguan yang dialami Partai Demokrat.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin juga meminta SBY mengungkap maksud dari gangguan yang disampaikan. Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding menyebut justru pihaknyalah yang seharusnya mengeluh karena berbagai isu yang melemahkan Jokowi.

Baca juga: SBY: Kami akan Intensif Kampanye, tapi Tolong Jangan Diganggu

"Justru yang seharusnya mengeluh, kalau boleh mengeluh itu adalah kami. Kami ini korban daripada isu-isu, fitnah, dan kebohongan, seperti isu PKI, isu kriminalisasi ulama, kemudian isu antek asing, antek 'aseng', dan seterusnya. Itu adalah gangguan yang sangat teramat dahsyat," ucap politikus PKB itu.

Menurut Karding, framing-framing atau pencitraan tidak seharusnya digunakan. Ia meminta pasangan calon di Pilpres 2019 koalisi masing-masing berkampanye secara sehat dan tidak saling menjatuhkan.

Sementara itu, politikus PDIP, Aria Bima, mengaku tidak mengetahui maksud dan kepada siapa pernyataan SBY hendak dilontarkan. Namun, menurutnya, pesan itu menunjukkan gejala post-power syndrome atau sindrom pensiun SBY.

"Meskipun SBY bukan caleg maupun capres. Jadi, diksi semacam itu cenderung ditanggapi sebagai ekspresi lebay, sebagaimana yang selama ini erat dengan tampilan curhatnya. Jelas SBY nikmat dalam curhat-curhat, begitu gejala post-power syndrome," sebut Aria.

Jokowi-Ma'ruf Amin (Foto: Dok. TKN Jokowi-Amin).

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengatakan pesan SBY merupakan seruan kampanye damai. Jubir BPN, Andre Rosiade, mengatakan pesan SBY ditujukan kepada pihak-pihak yang berniat mengusik pemilu damai yang diserukan pihaknya. Ia lalu memberikan contoh.

"Ya kemarin contohnya yang di Riau-lah, kan ada yang mengganggu tuh. Yang rusakin spanduk, balihonya PD. Itu contoh orang mengganggu. Orang-orang yang takut perubahan, orang-orang yang takut presidennya diganti. Padahal masyarakat menginginkan perubahan, ingin ganti presiden, karena rezim ini sudah gagal mengelola ekonomi, gagal membuka lapangan pekerjaan," ungkap Andre.

Seruan tersebut, menurut politikus Gerindra ini, juga ditujukan kepada orang-orang yang berniat melakukan kecurangan. Andre mengatakan, untuk oknum-oknum itu, pihaknya tidak akan segan-segan menindak secara tegas.

"Kami tidak akan ragu melakukan tindakan tegas, tapi konstitusional terhadap segala tindakan kecurangan. Misalnya dengan melaporkan ke Bawaslu dan KPU. Kalau nggak mempan, kami akan menggunakan empat fraksi koalisi kami untuk menginterpelasi. Jadi jangan ganggu kami, jangan curangi kami," sebutnya.

Soal seruan SBY ini, KPU ikut angkat bicara. Komisioner KPU Ilham Saputra meminta semua pihak saling menghormati. Menurutnya, berkampanye harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Semua pihak harus menghormati satu sama lain dalam berkampanye. Sesuai dengan peraturan perundangan," tegas Ilham. (elz/fdn)